<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="121724">
 <titleInfo>
  <title>PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Haunan Rafiqa Basith</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Program Studi Magister Ilmu Hukum</publisher>
   <dateIssued>2024</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Theses</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>PEMENUHAN KUOTA 30 PERSEN CALON LEGISLATIF PEREMPUAN&#13;
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DEWAN PERWAKILAN&#13;
RAKYAT DI KOTA BANDA ACEH&#13;
Haunan Rafiqa Basith&#13;
Zahratul Idami &#13;
 &#13;
Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir &#13;
&#13;
ABSTRAK&#13;
&#13;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Tata&#13;
Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD&#13;
Kabupaten/Kota yang disebutkan pada Pasal 240 mengenai syarat serta Pasal 245&#13;
bahwa Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat&#13;
keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), yang berarti&#13;
bahwa perempuan dalam melaksanakan peran pemerintahan di kursi DPRD&#13;
merupakan hal yang wajib. Melihat dari regulasi yang terdahulu terhadap&#13;
kapasitas keterlibatan perempuan masih sama dan disebutkan secara sistematis&#13;
dalam perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pemenuhan kuota oleh partai&#13;
politik yang terjadi saat ini masih terdapat hambatan dari segi internal maupun&#13;
faktor pengaruh eksternal. &#13;
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengkaji pemenuhan kuota 30&#13;
persen calon legislatif perempuan oleh partai politik peserta pemilu Dewan&#13;
Perwakilan Rakyat di kota Banda Aceh dan Untuk menganalisa dan menjelaskan&#13;
faktor yang mempengaruhi hambatan dalam pemenuhan kuota 30 persen calon&#13;
legislatif perempuan oleh partai politik peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat&#13;
di kota Banda Aceh.&#13;
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian&#13;
yuridis empiris, yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian&#13;
kepustakaan, penelitian ini untuk mendapatkan data primer melalui wawancara&#13;
dengan para responden dan informan, data skunder diperoleh dari kajian literatur,&#13;
perundang-undangan, dan jurnal.&#13;
Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan kuota 30 persen calon legislatif&#13;
perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sulit untuk dipenuhi saat&#13;
ini oleh partai politik dan terdapat hambatan seperti sulitnya mencari calon&#13;
legislatif perempuan untuk maju menjadi calon legislatif dalam mewakili partai&#13;
politik, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor hambatan dalam terpenuhinya&#13;
kuota 30 persen keterwakilan perempuan yaitu faktor internal dan eksternal, faktor&#13;
hambatan internal seperti susahnya memperoleh izin dari keluarga atau suami&#13;
serta pengaruh ekonomi dalam keluarga mempengaruhi partisipasi perempuan&#13;
untuk berpolitik. Faktor hambatan eksternal seperti lingkungan yang kurang&#13;
mendukung, serta kurangnya peran dari partai politik dalam memberikan&#13;
wawasan berpolitik kepada masyarakat tentang keterwakilan perempuan untuk&#13;
maju dalam partai politik. Disarankan agar lebih memberikan pemahaman ke&#13;
masyarkarat tentang keterwakilan perempuan dalam berpolitik juga butuhnya&#13;
peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota lebih memperhatikan keterlibatan&#13;
perempuan dalam mewakili partai politik untuk pemenuhan kuota 30 persen calon &#13;
legislatif perempuan oleh partai politik ini dengan cara memberikan pemahaman&#13;
serta wawasan tentang keterwakilan perempuan dalam partai politik sebagai calon&#13;
legislatif agar lingkungan dan masyarakat memahami dan mendukung&#13;
keterwakilan perempuan untuk maju dan memilih perempuan sebagai anggota&#13;
calon legislatif.&#13;
&#13;
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Calon Legislatif Perempuan, Partai Politik.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <subject authority="">
  <topic>LEGISLATIVE PROCESS</topic>
 </subject>
 <classification>328</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>121724</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2024-03-26 12:38:42</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2024-03-26 14:35:03</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>