ZULFADLI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala 2024

Dissertation

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DAERAH Zulfadli1, Prof. Dr. Husni, S.H., M.Hum.2, Dr. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum.3, Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.4 Berdasarkan regulasi tentang kewenangan pengelolaan pertambangan pertambangan mineral dan batubara, dari dahulu sampai sekarang, telah terjadi berbagai persoalan dalam mensejahterakan rakyat di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisa kesesuaian antara pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah berdasarkan undang-undang dibandingkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, realitanya pada saat ini, dan konsep yang tepat terhadap kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam undang-undang tentang mineral dan batubara, sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk menganalisis konsep-konsep terkait dengan objek penelitian. Belum terdapat kesesuaian antara pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah berdasarkan undang-undang dibandingkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pada saat ini pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Format kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah keseimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan amanat pada Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hendaknya pembentuk undang-undang mengenai pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara membuat aturan yang tegas dan jelas tentang keseimbangan untuk mengurus sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kata Kunci: Sumber Daya Alam, Dikuasai oleh Negara, Kemakmuran Rakyat 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 121554 2024-03-23 00:24:27 2024-03-25 09:47:30 machine generated