Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK

Salah satu lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik di Indonesia adalah Ombudsman Republik Indonesia yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaran pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan badan swasta atau perseorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ombudsman Aceh terkait pencegahan maladministrasi dan menganalisis upaya Ombudsman Aceh terhadap permasalahan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan melalui analisis dokumen, seperti undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, regulasi terkait, dan laporan media massa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan upaya Ombudsman Aceh terhadap dugaan maladministrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Ombudsman Aceh menjalankan peran yang krusial sebagai lembaga pengawas eksternal. Upaya Ombudsman untuk mengatasi permasalahan tersebut mencakup serangkaian tindakan yang mencerminkan responsivitas dan keinginan untuk mencapai good governance. Ombudsman tidak hanya memberikan Rekomendasi, melainkan juga aktif dalam memantau implementasi Tindakan Korektif yang telah diusulkan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa laporan atau pengaduan terkait dugaan maladministrasi di UPTD-PPA Aceh berupa penyimpangan prosedur dalam proses penanganan pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada anak, dan tim Ombudsman Aceh menemukan adanya maladministrasi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Kata Kunci: Ombudsman, Maladministrasi, DP3A.

ABSTRACT One of the state institutions overseeing public services in Indonesia is the Ombudsman of the Republic of Indonesia, as detailed in Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman of the Republic of Indonesia. The Ombudsman has the authority to supervise the implementation of public services, whether conducted by State-Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, State-Owned Legal Entities, or private entities or individuals tasked with providing public services, partially or entirely funded by the state budget and/or regional budget. This research aims to analyze the role of the Ombudsman of Aceh in preventing maladministration and examine their efforts related to public service issues in the Department of Women Empowerment and Child Protection (DP3A) Aceh. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Primary data is collected through in-depth interviews with various stakeholders, supplemented by secondary data from document analysis, including Law Number 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia, relevant regulations, and media reports. The findings indicate that the role and efforts of the Ombudsman of Aceh regarding alleged maladministration in DP3A Aceh are crucial, functioning as an external supervisory body. The Ombudsman's efforts include a series of actions reflecting responsiveness and a commitment to achieving good governance. Beyond providing recommendations, the Ombudsman actively monitors the implementation of proposed corrective measures. In conclusion, the research reveals instances of maladministration in UPTD-PPA Aceh related to procedural deviations in handling Domestic Violence (KDRT) complaints involving children. The Ombudsman of Aceh identified this maladministration in accordance with the provisions of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. Keywords: Ombudsman, Maladministration, DP3A