NADIA PRATIWI AYU Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2024

Skripsi

ABSTRAK Salah satu lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik di Indonesia adalah Ombudsman Republik Indonesia yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaran pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan badan swasta atau perseorangan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ombudsman Aceh terkait pencegahan maladministrasi dan menganalisis upaya Ombudsman Aceh terhadap permasalahan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan melalui analisis dokumen, seperti undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, regulasi terkait, dan laporan media massa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dan upaya Ombudsman Aceh terhadap dugaan maladministrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Ombudsman Aceh menjalankan peran yang krusial sebagai lembaga pengawas eksternal. Upaya Ombudsman untuk mengatasi permasalahan tersebut mencakup serangkaian tindakan yang mencerminkan responsivitas dan keinginan untuk mencapai good governance. Ombudsman tidak hanya memberikan Rekomendasi, melainkan juga aktif dalam memantau implementasi Tindakan Korektif yang telah diusulkan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa laporan atau pengaduan terkait dugaan maladministrasi di UPTD-PPA Aceh berupa penyimpangan prosedur dalam proses penanganan pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada anak, dan tim Ombudsman Aceh menemukan adanya maladministrasi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kata Kunci: Ombudsman, Maladministrasi, DP3A. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 121537 2024-03-22 15:28:19 2024-03-25 08:39:01 machine generated