Vidya Mairisna Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum (S1) 2024 id Indonesia

Skripsi

Pemerintah melarang masuknya pakaian bekas impor sesuai dengan Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan Impor Pakaian Bekas. Meski dilarang, penjualan pakaian bekas tetap marak di masyarakat karena dapat menjadi sumber penghasilan. Pakaian thrift memiliki banyak kekurangan yang harus diketahui, apalagi ketika berbelanja secara online. kepastian hukum untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli online menjadi sangat penting. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif yang diimplementasikan dengan pendekatan undang-undang dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan terkait jual beli thrifting belum diatur dengan jelas. Pemerintah melakukan upaya preventif dengan melakukan pengawasan yang ketat dengan melarang impor pakaian bekas untuk melindungi kepentingan umum dan memberikan pembinaan dan pendidikan konsumen sejalan dengan Pasal 4 huruf e UUPK. Penyelesaian hukum dapat ditempuh dengan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha di marketplace. Apabila hak konsumen tidak terpenuhi, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara litigasi ke pengadilan dan non litigasi dengan mengajukan pengaduan kepada BPSK dan YLKI. Apabila pelaku usaha melanggar Pasal 19 UUPK, BPSK berwenang menjatuhkan sanksi adminitsratif kepada pelaku usaha. CONSUMER PROTECTION - LAW SALES - LAW 343.071 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 120311 2024-02-07 15:29:40 2025-11-17 12:07:51 machine generated