MUHAMMAD RIFQI Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur semua kegiatan khususnya yang dapat merusak hutan. Tetapi, penebangan kayu tanpa memiliki izin masih ada.Setidaknya, 625,115 hektar luas Taman Nasional Gunung Leuser di Provinsi Aceh, hingga Desember 2019 tersisa 590,838 hektar. Artinya Taman Nasional Gunung Leuser telah kehilangan tutupan hutan mencapai 34.277 hektar dan Blangkejeren merupakan salah satu wilayah yang terkena imbas dari penebangan liar tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penebangan kayu tanpa izin di Blangkejeren. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yakni suatu metode diperoleh dari wawancara dengan responden dan informan, serta studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku teks dan teori. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan penegakan hukum, pihak terkait melakukan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, dimana bagi seseorang yang terbukti telah melakukan perbuatan Illegal Logging maka sudah ada sanksi yang berat bagi setiap pelaku tersebut yang dilakukan demi menimbulkan suatu efek jera. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Illegal Logging sudah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) huruf (b) dan (c) Undang- Undang RI Nomor 18 Tahun 2013, dikarenakan terdakwa terbukti melanggar pasal tersebut yang mana terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. Upaya penanggulangan terhadap penebangan kayu tanpa izin di wilayah Blangkejeren dengan melakukan upaya pre-emtif yaitu edukasi dengan warga setempat yang sering terjadinya penebangan hutan secara liar untuk memberikan pemahaman tentang bahaya akan penebangan secara liar dan upaya preventif dengan cara peningkatan SDM, serta upaya represif berupa pemberian sanksi melalui operasi tangkap tangan. Disarankan terhadap pihak terkait dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku Illegal Logging dengan sanksi yang tegas dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku kejahatan hutan dan pemerintah lebih bijak memberantas Illegal Logging dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan produksi agar pemeliharan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 119974 2024-01-30 15:58:16 2024-01-30 16:34:14 machine generated