KHAIRUL UMAM Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Sedangkan tindakan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang tidak sesuai dengan data sebenarnya diatur di Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang HPP dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Namun, pada kenyataannya, tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh badan usaha milik swasta masih terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh badan usaha milik swasta, modus operandi serta upaya penanggulangannya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan responden. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh badan usaha milik swasta yaitu tidak pahamnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada keseluruhan aturan pajak, pihak PKP menggunakan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam mengurusi pajak badan usahanya, PKP menggunakan celah untuk mengkreditkan pajak badan usahanya dan PKP melakukan tindakan ini untuk menguntungkan badan usahanya. Disarankan kepada PKP agar lebih hati-hati terhadap pelaporan pajaknya dan memperbanyak literasi pajaknya agar terhindar dari pelanggaran pajak. Disarankan kepada pemerintah agar lebih mendorong sosialisasi terkait aturan dan sistem perpajakan agar dapat mengurangi terjadinya penyelewengan perpajakan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 119932 2024-01-30 09:09:46 2024-01-30 14:20:33 machine generated