ANUGERAH FAJAR A Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2024

Skripsi

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha dalam memperdagangkan setiap produk yang ditawarkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Jika dikaitkan dengan hak konsumen atas keamanan, maka setiap produk yang mengandung resiko terhadap keamanan konsumen wajib disertai informasi berupa petunjuk pemakaian yang jelas. Namun produk rokok elektrik dengan berbagai merek tidak mencantumkan informasi yang benar dan jujur, sehingga dapat merugikan konsumen. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan Perlindungan Konsumen Hak Informasi Dalam Perjanjian Jual Beli Rokok Elektronik di Kota Banda Aceh, Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kerugian yang Dialami Konsumen Rokok Elektronik di Kota Banda Aceh dan Peran Instansi Terkait terhadap Pengawasan Perdagangan Rokok Elektrik di Kota Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data sekunder didapatkan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap hak atas informasi produk cair rokok elektrik belum berjalan dengan baik, karena beberapa produk masih kekurangan label informasi seperti tanggal kadaluwarsa, detail komposisi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Disamping itu regulasi rokok elektrik belum ada, khususnya terkait dengan batas nikotin yang dibolehkan. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen, pelaku usaha dapat dimintai ganti rugi berupa pengembalian uang, pergantian barang dan/atau jasa yang setara, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran intansi terkait terhadap peredaran rokok elektrik seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh belum optimal. Disperindag belum pernah melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik. Disarankan kepada konsumen seharusnya harus lebih cerdas dan terbuka pikirannya dengan mengetahui hak-haknya sebagai konsumen untuk meminimalisir pelanggaran yang dapat merugikan mereka. Kepada Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas segala kerugian konsumen akibat mengkomsumsi rokok elektrik. Pemerintah diharapkan agar memperketat pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik yang tidak memiliki izin edar dan Pemerintah harus membuat peraturan atau regulasi khusus yang membahas mengenai rokok elektrik. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 119645 2024-01-22 13:28:19 2024-01-22 14:43:41 machine generated