OUZYA DARMAWAN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan 2024

Skripsi

Pemerintah Aceh telah menetapkan persyaratan bagi masyarakatnya yang ingin mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin. Hal tersebut tertuang di dalam Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Persyaratan yang harus di penuhi tersebut ialah, (a) Warga Negara Republik Indonesia, (b) orang Aceh dan (c) Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik. Lalu, bagaimana persepsi Masyarakat non-Muslim di Kota Banda Aceh terkait hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan persepsi masyarakat non-muslim terhadap persyaratan calon pemimpin berdasarkan Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan apakah persyaratan calon pemimpin berdasarkan Qanun Aceh tersebut memunculkan diskriminasi terhadap kalangan masyarakat Non-Muslim di Banda Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persepsi dan kebijakan. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Mix Method. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS dengan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa persepsi masyarakat non-muslim terhadap persyaratan calon pemimpin berdasarkan Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota cukup positif. Masyarakat melihat persyaratan tersebut sudah sesuai dengan Provinsi Aceh yang menerapkan Hukum Syari'at. Kemudian, Sebagian besar Masyarakat tidak menganggap persyaratan pada Qanun Aceh tersebut sebagai bentuk diskriminasi, mengingat pemimpin yang cocok untuk mengatur wilayah yang bersyari’at Islam memanglah harus orang yang paham dan mendalami agama Islam. Dilain sisi terdapat segelintir Masyarakat yang merasa kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia dalam berdemokrasi. Disarankan untuk pihak pemerintah Kota Banda Aceh untuk dapat melakukan sosialisasi lebih lanjut antar agama dan para tokoh penting dari setiap agama agar dapat mencapai keseimbangan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip demokrasi. Kata Kunci: Persepsi, Kebijakan, Qanun Aceh. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 119644 2024-01-22 13:01:59 2024-01-22 14:41:52 machine generated