Electronic Theses and Dissertation

Ulama memiliki posisi yang tinggi dalam masyarakat Aceh, sedangkan di pemerintahan Ulama sejajar dengan lembaga lainnya. Dengan ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), MPU merupakan suatu Sadan yang bersifat independen sebagai mitra pemerintah daerah yang berfungsi memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran daJam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat di daerah. Akan tetapi, saat ini kita melihat MPU tidak berperan sebagaimana disebutkan dalam qanun tersebut. MPU hanya dianggap sebagai pemuka agama yang hanya mengurusi masalah-masalah keagamaan, sedangkan fungsinya sebagai mitra pemerintah daJam proses pengambilan kebijakan masih belum terlihat.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja antara MPU dengan Pemerintah, dan peranan MPU daJam proses pengambilan kebijakan, serta apa saja kendaJa yang dialami MPU dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah di Kabupaten Aceh Barat Daya.
Cara memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu untuk memperoleb data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai informan dan responden.
Hasil penelitian menunjukan bahwa MPU merupakan lembaga mitra kerja pemerintah yang bersifat indepeaden yang membantu pemerintah dalam berbagai programnya. Sejauh ini MPU berperan penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah seperti memberikan masukan atau pertimbangan, melakukan pengawasan, serta melakukan pemantauan atau kajian langsung yang menyangkut dengan hal-hal pelanggaran syariah di masyarakat hanya saja dalam implementasinya belum maksimal. MPU masih memiliki berbagai kendala dalam proses pengambilan kebijakan seperti minimnya sumber daya manusia yang profesionalitas kelembagaan serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sehingga MPU belum bisa mengimplementasikan fungsi, kewenangan dan tugasnya seperti yang diharapkan.
Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan MPU, agar kedepanya MPU dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan daerah, baik dalam
bentuk qanun maupun peraturan/keputusan untuk kemajuan daerah.
Kata Kunci: Majelis Permusyawaratan Ulama, Kebijakan,

Tidak Tersedia Deskripsi