Electronic Theses and Dissertation

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan program pemerintah demi membangun masyarakat sejahtera. Dana desa sesuai dengan permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa, harus dikelola secara baik oleh karena itu sangat diperlukan tata pemerintahan yang baik, peran perangkat desa, dan pengendalian internal. Objek penelitian ini adalah Pemerintahan desa di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana penerapan diperlukan tata pemerintahan yang baik, peran perangkat desa, dan pengendalian internal dalam pengelolaan dan desa di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini yaitu kualitatif-deskriptif. Penulis melakukan dokumentasi dan wawancara kepada narasumber yang terdiri dari Kepala desa, sekretaris, dan Bendahara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata desa di Kecamatan Syiah Kuala telah menerapkan tata pemerintahan yang baik, peran perangkat desa, dan pengendalian internal akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan indikator yang telah disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) which are intended for villages which are transferred through district or city regional budgets to implement government programs to build a prosperous society. Village funds, in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, must be managed well, therefore good governance, the role of village officials and internal control are very necessary. The object of this research is the village government in Syiah Kuala District, Banda Aceh City. The aim of this research is to find out how to implement good governance, the role of village officials and internal control in village management in Syiah Kuala District, Banda Aceh City. This research method is qualitative-descriptive. The author carried out documentation and interviews with resource persons consisting of the village head, secretary and treasurer. The research results show that on average villages in Syiah Kuala District have implemented good governance, the role of village officials, and internal control of accountability and transparency in accordance with the indicators mentioned in Permendagri Number 20 of 2018 2018 concerning Village Financial Management.