Electronic Theses and Dissertation

Sesuai UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pelayanan adalah segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pembinaan, dan pemberian pelayanan. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut diterbitkan Peraturan MENPAN-RB No. 23 Tahun 2017 tentang Pendirian Pusat Layanan Publik sebagai terobosan dan inovasi untuk mewujudkan pelayanan prima. Dalam era ekonomi gobal saat ini, collaborative governance merupakan salah satu jalur yang paling kompetitif, dan juga dapat dijadikan sebagai bentuk pengembangan pengetahuan dalam skala global. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik di Kota Banda Aceh, dan juga untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kolaborasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data berdasarkan teori collaborative governance menurut Emerson yang meliputi tiga indikator yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi dan dampak serta adaptasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance pada Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan sejak 2019, bentuk keberhasilan dari kerjasama ini berupa kepuasan masyarakat dalam segi pelayanan, efesiensi waktu, dan kemudahan dalam mendapatkan perizinan. Sedangkan dampak negatifnya sendiri timbul dari sisi internal dalam hal ini berupa sarana-prasarana yang kurang memadai, dan SDM. Disarankan kepada DPMPTSP selaku pengelola Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh agar kedepannya mampu meningkatkan pelayanan dalam segi ketersediaan SDM (Petugas) dan bertindak tegas kepada instansi yang melanggar perjanjian kerjasama.
Kata Kunci : collaborative governance, Mal Pelayanan Publik, Pelayanan Publik

In accordance with the Public Service Law no. 25 of 2009 explains that service is all types of activities related to regulation, coaching and service delivery. To implement this law, MENPAN-RB Regulation No. 23 of 2017 concerning the Establishment of a Public Service Center as a breakthrough and innovation to achieve excellent service. In the current era of global economy, collaborative governance is one of the most competitive paths, and can also be used as a form of developing knowledge on a global scale. The purpose of this research is to find out collaboration governance in Public Service Malls in Banda Aceh City, and also to find out what are the supporting and inhibiting factors that influence this collaboration. This research was conducted using a descriptive qualitative method with data analysis techniques based on Collaborative Governance theory according to Emerson which includes three indicators namely; dynamics of collaboration, collaborative action and impact and adaptation. The resources used are primary and secondary data obtained from interviews, documentation and observation. The results of this study indicate that collaborative governance at the Banda Aceh City Public Service Mall has been implemented since 2019, the successful form of this collaboration is in the form of community satisfaction in terms of service, time efficiency, and ease of obtaining permits. While the negative impact itself arises from the internal side in this case in the form of inadequate infrastructure and human resources. It is suggested to DPMPTSP as the manager of the Banda Aceh City Public Service Mall so that in the future it will be able to improve services in terms of the availability of HR (Officers) and act decisively against agencies that violate cooperation agreements. Keywords: collaborative governance, Public Service Mall. Public service