Electronic Theses and Dissertation

Transportasi umum di Aceh yakni Trans Koetaradja yang merupakan satu-satunya transportasi Umum di Indonesia bersumber dari Dana Otonomi Khusus mencangkup Biaya Operasional Kendaraan (BOK), Tarif, Pemeliharaan Bus, Gaji Pegawai Bus, Honor pembersih Halte, hingga jasa pengelola. Dinas Perhubungan Aceh mengambil langkah kebijakan pengadaan Transportasi Umum Bus Trans Koetaradja dari Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk memperbaiki sistem Transportasi umum di Aceh. Pengelolaan Trans Koetaradja diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2016. Namun permasalahan yang didapati dari pelaksanaan kebijakan pengadaan Trans Koetaradja yaitu Qanun Retribusi no.2 Tahun 2021 tentang penetapan tarif yang belum ditetapkan oleh pihak berwenang sehingga menciptakan kekhawatiran untuk keberlangsungan Trans Koetaradja kedepan jika saat ini pemerintah tidak berusaha membantu untuk berswasembada. Dalam konteks ini Trans Koetaradja berarti usaha untuk menjadi mandiri dalam operasional tanpa ketergantungan pada subsidi pemerintah atau sumber pendanaan eksternal. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana Swasembada dan Keberlangsungan Trans Koetaradja di Aceh dalam menghadapi berakhirnya dana otsus pada tahun 2028. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teori yang digunakan merupakan teori Evaluasi Kebijakan Oleh William Dunn. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi pada 9 orang informan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan terhadap swasembada dan keberlangsungan Trans Koetaradja telah dilaksanakan. Akan tetapi masih ada kekurangan yang terjadi seperti probematika internal yang rumit terjadi mencangkup anggaran, kesepahaman kerjasama dan sanksi yang ditegakkan. Evaluasi Kebijakan diharapkan menjadi jalan keluar dari permasalahan yang ada. Gubernur Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Trans Koetaradja, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Memiliki peran penting dalam kemandirian dan keberlangsungan Moda transportasi umum satu-satunya di Aceh yaitu Trans Koetaradja. Evaluasi ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa tujuan dari Trans Koetaradja dapat tercapai dengan sukses.
Kata Kunci : Trans Koetaradja, Swasembada, Evaluasi Kebijakan

Public transportation in Aceh, namely Trans Koetaradja, which is the only public transportation in Indonesia funded by the Special Autonomy Fund, encompasses Vehicle Operational Costs, fares, maintenance, employee salaries, honorariums for station cleaners, and management services. The Aceh Department of Transportation has taken policy measures for the procurement of Trans Koetaradja public buses from the Central Government with the aim of improving the public transportation system in Aceh. The management of Trans Koetaradja is regulated by Governor of Aceh Regulation Number 47 of 2016. However, the issue arising from the implementation of the Trans Koetaradja procurement policy is Qanun Retribusi No. 2 of 2021 concerning the determination of fares that have not been decided by the authorized parties, creating concerns for the sustainability of Trans Koetaradja in the future if the government does not make efforts to support self-sufficiency at present. In this context, Trans Koetaradja means an effort to become self-reliant in its operations without dependence on government subsidies or external funding sources. The objective of this research is to understand how self-sufficiency and the sustainability of Trans Koetaradja in Aceh will face the end of the special autonomy funding in 2028. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The theory used is the Policy Evaluation Theory by William N. Dunn.. Data collection techniques used in this research include interviews and documentation with 9 informants. Based on the results of this research, it is evident that policy evaluation on self-sufficiency and the sustainability of Trans Koetaradja has been carried out. However, there are still shortcomings such as complex internal problems related to budgeting, cooperation agreements, and enforced sanctions. Policy evaluation is expected to provide a solution to the existing issues. The Governor of Aceh, the Aceh Department of Transportation, the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) Trans Koetaradja, and the Aceh Regional People's Representative Council (DPRA) all play a crucial role in the self-sufficiency and sustainability of the sole public transportation mode in Aceh, Trans Koetaradja. This evaluation is the key to ensuring that the goals of Trans Koetaradja can be successfully achieved. Keywords: Trans Koetaradja, Self-Sufficiency, Policy Evaluation