Muammar Ziyad Aravie Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2023

Skripsi

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden, legislatif menetapkan peraturan persyaratan kandidat calon presiden dan wakil presiden melalui pasal 6A ayat (2) UUD Bedasarkan data observasi lapangan. Keberadaan pasal tersebut dinilai telah memberikan batasan kepada masyarakat dalam pencalonan diri sebagai presiden dan wakil presiden secara individual, keberadaan pasal tersebut telah membatasi nilai penjabaran dari demokrasi. Untuk meninjau lebih detail hak warga Negara menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden dan perbedaan peraturan pemerintah tentang calon kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). mengkaji kebaradaan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, pasal tersebut mengamanatkan hak eksklusif terhadap partai politik yang kemudian menjadi penghalang bagi warga Negara untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden perseorangan atau individual. Teori demokrasi dan juga konsep undang-undang, deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian dideskripsikan secara konkret sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Penjabaran pengertian demokrasi Negara harus mengupayakan kepentingan masyarakat diatas segalanya, adanya aturan hukum yang telah di pergunakan untuk mengatur calon independen presiden dan wakil presiden tidak melihat dari isi kepentingan masyarakat merupakan kepentingan elit. Perbedaan persyaratan antara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah didasarkan pada perbedaan peraturan. Hal tersebut dikarenakan wilayah provinsi atau kabupaten/kota diberikan kebebasan dalam mengatur wilayahnya masing-masing, secara nasional pembatasan kepada kandidat dikarenakan perbedaan sistem politik dan berpengaruh kepada politik nasional. Keberadaan pasal berdampak posistif dan negatif terhadap keberlangsungan demokrasi Indonesia. Adanya pasal tersebut dinilai menurunkan kualitas demokrasi serta memperkuat kekuasaan ketua-ketua partai hal ini terjadi karena sistem demokrasi yang dibatasi dan menutup akses bagi masyarakat dalam melaksanakan kebebasan hak sebagai warga negara yaitu dipilih secara personal tanpa melibatkan partai. Kata Kunci: presiden dan wakil presiden independen, demokrasi, pasal 6A ayat (2) 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 117963 2023-12-14 22:25:37 2023-12-15 16:12:41 machine generated