ANZAL NAZAR Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2023

Skripsi

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 2 dijelaskan penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga pemerintah non kementrian yang mempunyai tugas menjalankan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan masih banyaknya laporan yang diterima oleh pihak Ombudsman persoalan agraria baik persoalan penyelesaian sertifikat atau pelayanan publik di Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh. Dan laporan yang diterima sebanyak 382 laporan diantaranya sedang dalam proses penyelesaian baik dari pihak BPN Kota Banda Aceh itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh beserta hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan teoripelayanan publik yang membantu penulis dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknis analisis data seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh memiliki kualitas layanan sarana dan prasaran yang baik dan menerapkan 5 S serta memiliki sebuah inovasi yang dibuat khusus untuk masyarakat yang masih awam dan yang terakhir mereka memberikan pelatihan yang baik kepada para pegawai. Dan yang menjadi hambatan ialah persoalan anggaran yang menyebabkan kekurangan pegawai. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh mampu mengatasi hal tersebut untuk dapat menjalankan kualitas layanan secara maksimal bagi masyarakat. Serta masih terjadi kekurangan dalam kualitas layanan seperti memudahkan pelayanan kepada keluarga atau kerabat. Kata Kunci : BPN, Kualitas, Layanan, Banda Aceh. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 117898 2023-12-13 16:02:29 2023-12-14 10:23:28 machine generated