DICKY NUGRAHA HUTAPEA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023 id Indonesia

Skripsi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelanggaran hak cipta yang sering terjadi di masyarakat karena sangat berkaitan dengan hak ekonomi seseorang yang dilanggar. Hak ekonomi atas suatu ciptaan dipegang oleh pencipta dan pemegang hak cipta, seperti kasus antara Deddy Fan Buntoro dan Deddy Krisniadi dalam Putusan Nomor 324/PDT.SUS-HKI/2021. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan perkara Nomor 324 K/Pdt.SusHKI/2021, serta untuk mengetahui dan menjelaskan rasa keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/202 bagi pihak yang berperkara. Penelitian ini bersifat studi kasus, termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Studi yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memperbaiki Amar Putusan menetapkan perkara Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021 yaitu, Hakim Mahkamah Agung menilai gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki korelasi ataupun hubungan timbal balik yang jelas antara subjek, posita, dan petitum gugatan, sehingga keberatan dari tergugat adalah berdasar hukum dan dapat diterima. Maka dari itu penulis menilai Hakim pada Pengadilan Negeri Niaga tidak cermat, tepat, serta tidak memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara Nomor 324 K/Pdt.Sus-HKI/2021, Hakim Mahkamah Agung telah memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dimana setelah digali lebih dalam mengenai permasalahan yang ada, Hakim pada pengadilan tingkat kasasi telah memutuskan perkara dengan menerima eksepsi dari tergugat, serta menyatakan bahwa hak cipta motif batik Tunas Bangsa tersebut adalah milik Tergugat. Majelis hakim Pengadilan Negeri Niaga dalam memutuskan perkara harus memperhatikan secara mendetail fakta yang terungkap dalam persidangan. Majelis hakim juga harus memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara, sehingga dalam melaksanakan pertimbangannya majelis hakim tidak melakukan suatu kekeliruan terhadap putusan yang akan diputuskan serta melakukan penafsiran hukum secara seksama sehingga rasa keadilan dapat dirasakan oleh pihak-pihak dalam perkara dan masyarakat secara luas. ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 117460 2023-11-28 10:00:49 2023-11-28 10:09:31 machine generated