Electronic Theses and Dissertation

Data dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada Desember 2022 jumlah perokok aktif di Provinsi Aceh sebanyak 27,58%. Dalam skala nasional Provinsi Aceh menduduki peringkat keempat belas. Qanun nomor 4 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok merupakan bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Aceh yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok, menciptakan ruang atau lingkungan yang sehat dan bersih terbebas dari asap rokok, serta mengurangi jumlah konsumsi rokok pemula di Aceh dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya konsumsi rokok. Tidak hanya melindungi perokok aktif kebijakan ini juga melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Provinsi Aceh, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Provinsi Aceh, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjabaran deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan indikator penilaian implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, hanya indikator komunikasi antar pelaksana yang sudah baik. Sedangkan indikator lain seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, sikap atau kecenderungan pelaksana, dan lingkungan eksternal masih belum optimal. Sehingga implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok berdasarkan Qanun nomor 4 Tahun 2020 belum berjalan secara efektif. Faktor yang mempengaruhi implementasi Qanun nomor 4 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok yaitu kurangnya informasi yang diterima masyakat mengenai implementasi kebijakan ini, belum tersedianya petunjuk teknis, tidak memadainya sarana dan prasarana, belum masifnya dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan, belum adanya pembagian potensi, dan keterbatasan anggaran yang dimiliki. Dengan demikian, pemerintah harus mengevaluasi dan lebih serius dalam penegakan Qanun Nomor 4 tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok

According to data from the Central Statistics Agency of the Republic of Indonesia, in December 2022 the number of active smokers in Aceh Province was 27.58%. On a national scale, Aceh Province is ranked fourteenth. Qanun number 4 of 2020 concerning smoking-free areas is a form of policy made by the Aceh government which aims to protect the public from the dangers of smoking, create a healthy and clean space or environment free from cigarette smoke, as well as reduce the number of novice cigarette consumers in Aceh and increase awareness society about the dangers of cigarette consumption. Not only does this policy protect active smokers, but it also protects passive smokers from the dangers of cigarette smoke. This research aims to determine the process of implementing the no-smoking area policy in Aceh Province, as well as to find out the factors that influence the implementation of the no-smoking area policy in Aceh Province, using policy implementation theory from Van Meter and Van Horn. This research uses a qualitative approach with a descriptive explanation. In this research, data collection techniques used observation, interviews, and documentation methods. The research results show that based on the indicators for assessing public policy implementation proposed by Van Meter and Van Horn, only the communication indicators between implementers are good. Meanwhile, other indicators such as policy size and objectives, resources, characteristics of implementers, attitudes or tendencies of implementers, and the external environment are still not optimal. So the implementation of the smoke-free area policy based on Qanun number 4 of 2020 has not been effective. Factors influencing the implementation of Qanun number 4 of 2020 concerning smoking-free areas are the lack of information received by the community regarding the implementation of this policy, the unavailability of technical guidance, inadequate facilities and infrastructure, the lack of massive community support for policy implementation, the lack of potential sharing, and limitations. budget you have. Thus, the government must evaluate and be more serious in enforcing Qanun Number 4 of 2020 concerning smoking-free areas. Keywords: Implementation, Policy, Non-Smoking Areas