Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh merupakan salah satu Program pemerintahan di era Joko Widodo yang berlandaskan Peraturan Presiden 117/2015 mengenai percepatan pembangunan Jalan Tol di Pulau Sumatera. Jalan Tol ruas Sigli-Banda Aceh merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek jalan tol Sigli-Banda Aceh dibangun atas cita-cita mensejahterakan masyarakat Aceh serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Namun permasalahan yang didapati dari pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh ini dibuktikan dengan masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan jalan tol, tingginya tarif yang ditetapkan, serta pembangunan jalan tol ini hanya menghubungkan dua daerah yaitu hanya Sigli dan Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh serta untuk melihat hambatan dari pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh. Teori yang digunakan merupakan teori implementasi kebijakan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data primer dan data skunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur maupun tahapan yang ada, pembangunan jalan tol ini juga mendapat dukungan dari berbagai kalangan seperti Pemerintah Daerah, DPR Aceh, Akademisi, serta para Stakeholders yang terlibat. Faktor pendukung implementasi kebijakan pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh yaitu sumber daya manusia maupun sumber daya finansial serta kewenangan yang memadai, komunikasi yang jelas dan konsisten, serta adanya sikap dukungan positif implementor kebijakan dan efisiensi birokrasi yang bekerja sesuai dengan tugas masing-masing. Faktor penghambat implementasi kebijakan pembangunan jalan tol Sigli-Banda Aceh yaitu terkait pembebasan lahan, yang merupakan aspek paling utama dibalik tidak kesesuaian target yang berdampak pada pembengkakan finansial. Rencana yang sudah disusun sedemikian rupa tidak berjalan dengan semestinya karena pembebasan lahan yang lebih lama daripada semestinya, diikuti dengan dana yang sudah direncanakan menjadi lebih besar daripada yang direncanakan.

Kata Kunci : Jalan tol, Sigli-Banda Aceh, Implementasi Kebijakan

ABSTRACT The construction of the Sigli-Banda Aceh Toll Road is one of the government programs during Joko Widodo's era, based on Presidential Regulation 117/2015 regarding the acceleration of Toll Road development on the Sumatra Island. The Sigli-Banda Aceh toll road is a National Strategic Project (Proyek Strategis Nasional - PSN). The project aims to bring prosperity to the Aceh community and promote equitable infrastructure development. However, challenges in the construction of the Sigli-Banda Aceh toll road include the limited usage by the local population, high toll fees, and the fact that the road connects only Sigli and Banda Aceh. This research aims to investigate the implementation of the policy for the construction of the Sigli-Banda Aceh toll road and to identify the obstacles faced during its development. The theoretical framework used is the policy implementation model proposed by Donald Van Meter and Carl Van Horn. This study employs qualitative research methods, including primary and secondary data collection. The research findings indicate that the implementation of the policy for the construction of the Sigli-Banda Aceh toll road has been executed smoothly and in accordance with established procedures and stages. The project has received support from various stakeholders, including local government, the Aceh Regional Parliament, academia, and other relevant parties. Supporting factors in the policy implementation include the availability of human and financial resources, adequate authority, clear and consistent communication, positive support from policy implementers, and bureaucratic efficiency in fulfilling their respective roles. However, obstacles to policy implementation for the Sigli-Banda Aceh toll road are related to land acquisition, which is the primary factor leading to discrepancies in the project's progress and increased financial burdens. Land acquisition processes took longer than expected, resulting in higher-than-planned costs. The initial project plans faced challenges due to these delays in land acquisition, ultimately leading to financial overruns. Keywords : Toll Road Development, Sigli-Banda Aceh, Government Policy Implementation