<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="116547">
 <titleInfo>
  <title>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DELAYERING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DI KABUPATEN ACEH JAYA</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>RIZKI MAULANA</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik</publisher>
   <dateIssued>2023</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>ABSTRAK&#13;
&#13;
Peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, menginstruksikan seluruh jajaran baik di pusat maupun didaerah untuk melakukan reformasi birokrasi khususnya pada struktur organisasi guna menciptakan birokrasi yang praktis dan sederhana. Dalam implementasinya di daerah, khususnya di Kabupaten Aceh Jaya berdasarkan wawancara dilapangan, ditemukan berbagai persoalan atas dampak dari implementasi kebijakan delayering terhadap implementator kebijakan yang berakibat pada demotivasi bahkan menurunkan kualitas kinerja aparatur daerah. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak dari kebijakan delayering serta faktor penghambat penerapan kebijakan delayering di Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis melalui Teori Kebijakan Model Rippley dan Franklin, Teori Kinerja dan Konsep Penyederhanaan birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pasca implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi didapati berbagai persoalan yang dirasakan oleh implementator kebijakan, hal ini berkaitan dengan kepatuhan pegawai terhadap budaya kerja baru dan pemahaman arah kebijakan, pengembangan karier pegawai yang terhambat dan kinerja pegawai atas sistem kerja terbaru mencakup kualitas, kuantitas, ketepatan waktu dan kemandirian. Adapun faktor penghambat kebijakan berupa peran instansi pembina yang belum maksimal dan dampak negatif yang diterima oleh implementator kebijakan. Untuk itu diharapkan pemerintah pusat dan instansi pembina mampu merangkul aparatur di daerah agar tidak kehilangan arah dan mampu menemukan jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Selain itu perlu adanya sosialisasi dari instansi pembina kepada pejabat fungsional agar pengembangan karier pegawai yang macet dapat diatasi secepat mungkin.&#13;
&#13;
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Delayering, Aparatur, Pemerintahan, Aceh Jaya.&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>116547</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2023-10-02 11:35:45</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2023-10-02 15:21:08</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>