YULI KHUSNIA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2023

Skripsi

ABSTRAK Permukiman kumuh adalah permukiman masyarakat yang sudah mengalami penurunan tingkat kualitas layak huni yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memerlukan perhatian pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa Pemerintahan Kota memiliki kewajiban untuk merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam kenyataannya, pelaksanaan kewajiban pemerintah Kota Banda Aceh dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh masih bermasalah, dibuktikan dengan bertambahnya luas kawasan kumuh pada tahun 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan luas kawasan kumuh di Kota Banda Aceh masih mengalami kenaikan di tahun 2020 dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, data analisis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bertambahnya luas kawasan kumuh di Kota Banda Aceh disebabkan implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2018 tidak terlaksana dengan baik, yakni kurangnya perhatian pemerintah terhadap pencegahan permukiman kumuh mengakibatkan munculnya kawasan kumuh yang baru sehingga kenaikan luas kawasan kumuh di Kota Banda Aceh terjadi pada tahun 2020. Upaya program rumah sehat sederhana yang diinisasi oleh pemerintah Kota Banda Aceh dinilai belum cukup untuk menanggulangi permasalahan kumuh yang ada dikarenakan masih menyisakan kawasan kumuh dan Kota Banda Aceh belum bebas dari kawasan kumuh. Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Banda Aceh sesuai Qanun Nomor 8 Tahun 2018 perlu ditingkatkan sesuai legitimasi aturan yang berlaku dan sinergitas antar lembaga pemerintah dalam pelaksanaan dan kerjasama dalam menanggulangi kawasan kumuh di Banda Aceh. Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Pemukiman Kumuh 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 116507 2023-09-29 15:31:42 2023-09-29 15:34:29 machine generated