Electronic Theses and Dissertation

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan tertinggi dibandingkan provinsi lain yang ada di pulau sumatera. Sustainable Development Goals merupakan sebuah rancangan yang telah disetujui oleh pimpinan berbagai negara dengan tujuan untuk mengentas kemiskinan, kelaparan, melindungi lingkungan serta mengurangi kesenjangan. Dinas Sosial Aceh ialah salah satu bagian yang berperan utama untuk menangani masalah penanggulangan kemiskinan di tingkat provins. Program Keluarga Harapan adalah sebuah program yang dibuat pemerintah dengan tujuan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Program Keluarga Harapan ialah program bantuan sosial bersyarat dari pemerintah untuk masyarakat keluarga miskin rentan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Aceh dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals dan hambatan Dinas Sosial Aceh dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan dalam mendukung pencapian Sustainable Development Goals. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori Ryass Rasyid yang memiliki tiga sujud pandang peran pemerintah yaitu regulator, fasilitator, dan motivator. Teknik menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Dinas Sosial Aceh ialah menyediakan tempat layanan pengaduan, melakukan pengawasan langsung (monitoring) ke setiap kabupaten/kota, dan menyediakan fasilitas kepada masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator ialah membuat aturan hukum sesuai dalam Undang-Undang. Sebagai fasilitator, pemerintah telah menyediakan fasilitas untuk masyarakat khususnya masyarakat dalam kategori miskin rentan. Sebagai motivator, pemerintah telah melakukan perannya namun hanya pada sebagian kecil, dan belum bias dikatakan maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum merasakan peran pemerintah sebagai motivator. Adapun kendala yang dihadapi ada dua yaitu, keterbatasan anggaran dan tingginya kebutuhan pada bidang lain. Saran dari penulis diharapkan kepada pemerintah Dinas Sosial Aceh dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik karena para pendamping Program Keluarga Harapan belum menerapkan perannya dengan baik.
Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial Aceh, SDGs, PKH.

Aceh province is one of the provinces that has the highest poverty rate compared to other provinces on the island of Sumatra. The Sustainable Development Goals are a draft that has been approved by the leaders of various countries with the aim of ending poverty, hunger, protecting the environment and reducing inequality. The Aceh Social Service is one of the divisions that plays a major role in dealing with poverty alleviation issues at the provincial level. The Hope Family Program is a program created by the government with the aim of reducing poverty levels. The Family Hope Program is a conditional social assistance program from the government for poor vulnerable families. The aim of this research is to find out the role of the Aceh Social Service in reducing poverty through the Family Hope Program in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals and the obstacles to the Aceh Social Service in reducing poverty through the Family Hope Program in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals. This study uses a qualitative approach using Ryass Rasyid's theory which has three perspectives on the role of government, namely regulator, facilitator, and motivator. Techniques for analyzing data using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the role of the Aceh Social Service is to provide a complaint service center, carry out direct supervision (monitoring) for each district/city, and provide facilities to the community. The government's role as a regulator is to make legal rules according to the law. As a facilitator, the government has provided facilities for the community, especially people in the poor and vulnerable category. As a motivator, the government has played its role but only to a small extent, and cannot be said to be optimal because there are still many people who have not felt the government's role as a motivator. There are two obstacles faced, namely, limited budget and high demand in other fields. Suggestions from the author are that it is hoped that the Aceh Social Services government can improve oversight of public services because the assistants for the Family Hope Program have not implemented their role properly. Keywords: Role, Aceh Social Service, SDGs, PKH.