Electronic Theses and Dissertation

Badan Pengawas Pemilu di Aceh disebut dengan Panitia Pengawas Pemilihan merupakan lembaga penyelenggara Pemilu di Aceh yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Panwaslih Kota Banda Aceh bertanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum yang diselenggarakan di Kota Banda Aceh, dengan harapan dapat mencegah dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran pemilu. Panwaslih Kota Banda Aceh bertugas untuk mengawasi dengan efektif dan efisien agar tidak terjadi kecurangan maupun pelanggaran pemilu. Namun kenyataan nya masih terjadi kasus-kasus pelanggaran pemilu, seperti halnya yang terjadi pada Pemilu 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemgawasan yang digunakan Panwaslih Kota Banda Aceh pada Pemilu 2019 dan juga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dilalui Panwaslih Kota Banda Aceh dalam pengawasan Pemilu 2019 dengan menggunakan teori strategi dan teori pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh telah melakukan pengawasan dengan baik dan terstruktur pada Pemilu 2019 sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 namun masih ditemukan beberapa pelanggaran pemilu yang terjadi akibat kendala pada partisipasi masyarakat, Panwaslih Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya dan pengelolaan untuk menyelesaikan segala kendala yang ada dengan manajemen yang baik pada faktor pendukung dan faktor penghambat. Diharapkan Panwaslih Kota Banda Aceh bisa memunculkan kerja pengawasan yang lebih baik lagi salah satunya dengan menjalin kerjasama kelembagaan yang baik dengan berbagai pihak serta dapat melakukan implementasi pengawasan melalui e-digital.

Kata Kunci: Pengawasan, Pemilu, dan Strategi.

The Election Supervisory Agency in Aceh, referred to as the Election Supervisory Committee, is an election organizer in Aceh which has been stipulated in Constitution of The Republic of Indonesia Law Number 7 of 2017. Panwaslih of Banda Aceh City has a major responsibility in supervising the general elections held in Banda Aceh City, with the hope can prevent and overcome election violations. The Panwaslih of Banda Aceh City is tasked with supervising effectively and efficiently so that fraud or election violations do not occur. However, in reality cases of election violations still occur, as happened in the 2019 election. This study aims to determine the surveillance strategy used by Panwaslih of Banda Aceh City in the 2019 election and also to find out the supporting and inhibiting factors that the Panwaslih of Banda Aceh City went through in oversight of the 2019 Election using strategy theory and supervision theory. This research is a qualitative descriptive research with data collection methods through interviews, observation and documentation. Processing data in this study using qualitative analysis. The results of the study show that the Panwaslih of Banda Aceh City has carried out proper and structured supervision of the 2019 Election in accordance with Constitution of The Republic of Indonesia Law No. 7 of 2017 but there are still several election violations that occur due to obstacles to community participation, the Panwaslih of Banda Aceh City have made various efforts and management to resolve all existing obstacles with good management on supporting factors and inhibiting factors. It is hoped that the Panwaslih of Banda Aceh city can bring about even better supervisory work, one of which is by establishing good institutional cooperation with various parties and being able to implement supervision through e-digital. Keywords: Supervision, Elections, and Strategy.