Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
WINDA ZULKARNAINI, STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT
ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE
2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala (vii, 64), pp., bibl., app.
(Dr. Syarifuddin Hasyim, S.H, M.Hum dan Dr.
Effendi Hasan, M.A)
Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan daerah otonomi khusus yang
dikenal mengedepankan adat dan budaya. Otonomi di Aceh dijalankan dengan
berlandaskan pelaksanaan adat dan budaya, sehingga dibentuklah lembaga adat yang
berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan adat dan budaya di Provinsi Aceh yaitu
Majelis Adat Aceh. Pasca perjanjian damai (MoU Helsinki) antara Pemerintah RI
dengan GAM, dibentuk satu lagi lembaga adat di Aceh yaitu Lembaga Wali
Nanggroe yang merupakan lembaga kepemimpinan adat tertinggi di Provinsi Aceh.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan fungsi serta
kewenangan dari Lembaga Adat yang ada di Provinsi Aceh, yaitu Majelis Adat Aceh
dan Lembaga Wali Nanggroe, dan untuk mengetahui perbandingan peran dari Majelis
Adat Aceh dengan Lembaga Wali Nanggroe.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara
(interview), observasi (pengamatan), dan dokumentasi/kepustakaan. Wawancara
dilakukan untuk memperoleh data primer melalui studi lapangan, observasi untuk
mengetahui kegiatan yang dilakukan sumber data, sedangkan dokumentasi dan
kepustakaan untuk memperoleh data sekunder melalui buku-buku dan bacaan terkait
serta gambar saat melakukan studi lapangan.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Majelis Adat Aceh yang sebelumnya
menjadi pelaksana kehidupan adat/budaya di Aceh saat ini menjadi Majelis
Fungsional yang berada di bawah payung Lembaga Wali Nanggroe, lalu tugas
pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat yang selama ini dilakukan Majelis Adat
Aceh dikembalikan ke Lembaga Wali Nanggroe sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Kesimpulan menunjukkan bahwa, perbandingan peran antara Majelis Adat
Aceh dengan Lembaga Wali Nanggroe tidak bisa dilakukan karena MAA merupakan
unsur internal dari LWN yang melaksanakan tugas operasional Wali Nanggroe. Saran
kepada Pemerintah Aceh adalah melakukan revisi terhadap Qanun tentang MAA
dengan menambah konsideran pada Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Majelis Adat Aceh. Selain itu juga mereformasi sektor struktural operasional
kelembagaan di masing-masing lembaga keistimewaan Aceh agar tidak adanya
tumpang tindih tugas, fungsi dan wewenang antar lembaga.
Kata Kunci : Peran, Lembaga Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh, Qanun.

Tidak Tersedia Deskripsi