<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="116105">
 <titleInfo>
  <title>KEKUATAN HUKUM HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>Sukriyadi</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas Hukum (S2)</publisher>
   <dateIssued>2023</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code">id</languageTerm>
  <languageTerm type="text">Indonesia</languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Theses</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Minimnya alat bukti mengakibatkan proses peyidikan terhadap suatu perkara &#13;
tindak pidana pembunuhan tidak bisa diajukan kepersidangan ketika hanya &#13;
menggunakan alat bukti petunjuk yang rentan untuk dibantah di depan persidangan &#13;
oleh penasihat hukum terdakwa, sehingga diperlukan adanya kualitas alat bukti &#13;
lainnya dalam hal ini penerapan psikologi forensik terhadap perkara yang minim &#13;
alat buktinya, seperti halnya perkara pembunuhan. Sistem peradilan pidana adalah &#13;
satu kesatuan proses dalam hukum pidana yang saling berkaitan satu dengan &#13;
lainnya. Sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai komponen yang saling &#13;
berhubungan. Dalam sistem peradilan pidana setiap sub-sistem peradilan yang &#13;
terdiri dari penyidik, penuntut umum dan hakim memiliki perannya masing-masing. &#13;
Dalam hal ini penuntut umum diwajibkan untuk membuktikan dakwaannya dalam &#13;
persidangan, oleh karena itu pembuktian sangatlah urgent, khsusnya terhadap &#13;
perkara pembunuhan yang minim alat bukti, maka Hasil Psikologi dapat membuat &#13;
terang tindak pidana tersebut.&#13;
 Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan kajian secara yuridis &#13;
normatif terhadap hal menjadi urgensi hasil pemeriksaan psikologi dalam &#13;
pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan dan mengetahui dan &#13;
mengembangkan metodologi hasil psikologi yang digunakan dalam perkara tindak &#13;
pidana pembunuhan sehingga memiliki kekuatan hukum pro justitia. &#13;
 Metode penelitian dalam tesis ini yuridis-normatif, yaitu hukum &#13;
dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yuridis &#13;
normatif dikenal pula dengan istilah pendekatan/ penelitian doktrinal atau &#13;
penelitian hukum normatif. Tahap penelitian yuridis-normatif, melalui studi &#13;
kepustakaan (penelaahan terhadap literatur).&#13;
Urgensi hasil psikologi dalam pembuktian perkara pidana pada dasarnya untuk &#13;
menindaklanjuti alat bukti keterangan ahli. Keterangan terdakwa itu sifatnya berdiri &#13;
sendiri atau untuk dirinya sendiri sesuai Pasal 189 ayat (3) KUHAP, sehingga &#13;
kebenarannya perlu dikuatkan oleh alat bukti lain yang salah satunya adalah dengan &#13;
menggunakan alat bukti keterangan ahli. Keterengan ahli dengan menghadirkan &#13;
seorang ahli psikologi forensik di persidangan menerangkan bahwa ilmu psikologi &#13;
forensik digunakan untuk memperoleh profil psikologis Terdakwa sehingga dapat &#13;
dinilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Agar &#13;
memiliki kekuatan hukum pro justitia, maka metodelogi yang digunakan adalah &#13;
dalam bentuk investigasi yang ouput-nya berupa Laporan hasil psikologi forensik &#13;
yang dituangkan lebih lanjut dalam Surat Pro Justitia Hasil Pemeriksaan Psikologi&#13;
menunjukkan sebagai alat bukti Surat Pro Justitia Hasil Pemeriksaan Psikologi &#13;
Tersangka yang juga dapat diterima sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan &#13;
Pasal 184 ayat 1 hurug c KUHAP karena telah mencantumkan kalimat Pro Justitia&#13;
pada surat yang telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 187 &#13;
huruf c KUHAP, sehingga surat tersebut juga memiliki kekuatan hukum &#13;
pembuktian.&#13;
 Disarankan agar dalam penerpaan collaborating evidence dalam suatu perkara &#13;
yang sulit pembuktiannya dapat digunakan, perlu adanya pemahaman khusus &#13;
kepada Aparat Penegak Hukum dengan melakukan pelatihan khusus terkait ilmu &#13;
bantu hukum psikologi. Disarankan kepada hakim dalam memutus perkara pidana &#13;
pembunuhan hendaknya mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan psikologi.</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <subject authority="">
  <topic>MURDER - LAW</topic>
 </subject>
 <subject authority="">
  <topic>FORENSIC PSYCHOLOGY - CRIMINAL LAW</topic>
 </subject>
 <classification>345.066 019</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>116105</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2023-09-25 12:36:54</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2025-12-29 10:16:44</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>