Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PENGUATAN INFRASTRUKTUR DIGITAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS SMART GOVERNANCE DI KOTA BANDA ACEH
Pengarang
AYUDA RAMADHAN - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Bustami Usman - 195912311985011001 - Dosen Pembimbing I
Wais Alqarni - 199204262019031019 - Dosen Pembimbing II
Nomor Pokok Mahasiswa
1910104010068
Fakultas & Prodi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Pemerintahan (S1) / PDDIKTI : 65201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik., 2023
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Infrastruktur digital sering kali dianggap sebelah mata dalam pembangunan smart city. Dimensi smart city terdapat smart governance yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam konteks Kota Banda Aceh, isu penguatan infrastruktur digital menarik untuk dikaji, terlebih dalam buku Master Plan Smart City Kota Banda Aceh disebutkan salah satu kelemahan dalam pelaksanaan smart governance ialah infrastruktur digital yang kurang memadai. Hasil observasi juga menunjukan pelaksanaan smart governance masih sering bermasalah seperti website down dan eror. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan kendala pemerintah Kota Banda Aceh dalam penguatan infrastruktur digital, dengan menggunakan teori infrastruktur digital dan smart governance, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penguatan infrastruktur digital dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang berbasis smart governance yaitu sumber daya manusia, pemerintah melakukan penambahan dan mendorong sumber daya manusianya untuk belajar mandiri. Teknologi, akan menambah kapasitas dan upgrade sesuai dengan kebutuhan kedepan dan membangun aplikasi super app. Proses, pemerintah memulai transformasi digital dari pemerintahan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hambatan yang dialami yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran dan kurangnya komitmen pemimpin. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memprioritaskan anggaran untuk penguatan infrastruktur digital, menyusun kerangka kerja dan standar operasional prosedur untuk menjalankan smart governance, penyususan regulasi untuk menambah sumber daya manusia di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Banda Aceh, mempercepat integrasi satu data dan pengelolaan aplikasi pada satu server di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Banda Aceh.
Kata Kunci: Infrastruktur Digital, Smart Governance, Kota Banda Aceh
Digital infrastructure is often underestimated in smart city development. The smart city dimension includes smart governance which aims to create governance that is carried out by utilizing information technology. In the context of Banda Aceh City, the issue of strengthening digital infrastructure is interesting to study, especially in the book Smart City Master Plan for Banda Aceh City it is stated that one of the weaknesses in implementing smart governance is inadequate digital infrastructure. The observation results also show that the implementation of smart governance still often has problems such as website downs and errors. The aim of this research is to determine the strategies and obstacles of the Banda Aceh City government in strengthening digital infrastructure, using digital infrastructure and smart governance theories. This research uses descriptive qualitative method. The research results show that the strategy for strengthening digital infrastructure in supporting the implementation of smart governance-based regional government is human resources, the government is adding and encouraging its human resources to learn independently. Technology will increase capacity and upgrade according to future needs and build super apps. Process, the government begins digital transformation of government and carries out outreach to the public. The obstacles experienced were limited human resources, budget limitations and lack of leadership commitment. For this reason, it is hoped that the Banda Aceh City Government can prioritize the budget for strengthening digital infrastructure, developing a framework and standard operational procedures for implementing smart governance, preparing regulations to increase human resources in the Banda Aceh City Communications, Informatics and Statistics Service, accelerating the integration of one data and application management on one server at the Banda Aceh City Information and Statistics Communication Service. Keywords: Digital Infrastructure, Smart Governance, City of Banda Aceh
PERAN DIGITAL LEADERSHIP DALAM PENINGKATAN KINERJA AKADEMIK SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) BERBASIS SMART SCHOOL DI PROVINSI ACEH (Chaidir, 2026)
ANALISIS DIGITALISASI TATA KELOLA DESA WISATA NUSA : PENDEKATAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS (IPA) DAN ANOVA (Ahlul Ipdana Fikri, 2025)
IMPLEMENTASI SMART CITY UNTUK MEMAJUKAN PEREKONOMIAN KOTA BANDA ACEH (STUDI KASUS: URT PERUMAHAN CINTA KASIH, GAMPONG PANTERIEK) (Ridha Mafdhul, 2022)
PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS INFORMASI KEUANGAN SKPD DI KOTA BANDA ACEH (Azlim, 2025)
BEST PRACTICE PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA BANDA ACEH (NASYWA ALIFYA, 2026)