Electronic Theses and Dissertation

Skripsi ini berjudul “iAnalisis iPenggunaan Hak Interpelasi Terhadap Plt. Gubernur Aceh Tahun 2020”. Berdasarkan data observasi di lapangan sebagaimana adanya dan tertuju pada penggunaan hak interpelasi yang dilakukan pada tahun 2020, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses penggunaan hak interpelasi terhadap Plt. Gubernur pada tahun 2020, Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori lembaga legislatif dan juga konsep interpelasi, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu hasil penelitian dideskripsikan secara konkret sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menggunakan hak interpelasinya terhadap beberapa kebijakan Plt. Gubernur Aceh yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian kurangnya komunikasi dari Plt. Gubernur Aceh terhadap DPRA, Plt. Gubernur Aceh dianggap melanggar aturan serta kurangnya tata kelola pemerintahan. Atas dasar tersebut DPRA menggunakan hak interpelasi guna mendapatkan penjelasan mengenai beberapa kebijakan Plt. Gubernur Aceh. Interpelasi yang dilaksanakan DPRA terhadap Plt. Gubernur Aceh pada tahun 2020 sudah sesuai dengan tahapan dan mekanisme. Namun dalam proses perjalanan interpelasi tidak sampai pada penggunaan hak angket, interpelasi yang dilakukan sudah selesai dan sudah mendapatkan jawaban dari Plt. Gubernur Aceh.
Kata Kunci: Interpelasi, Plt. Gubernur Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

This thesis is entitled "Analysis Use of the Right of Interpellation Against Plt. Governor of Aceh in 2020". Based on observation data in the field as it is and focused on the use of the right of interpellation carried out in 2020, the aim of this research is to determine the process of using the right of interpellation against Plt. Governor in 2020. The theory used in this research is the theory of legislative institutions and also the concept of interpellation. This research uses a qualitative descriptive method, namely the research results are described concretely according to the events that occurred in the research object. The results of this research are based on the facts that the Aceh People's Representative Council uses its right of interpellation regarding several Plt. The Governor of Aceh was deemed not to be in accordance with applicable procedures, then there was a lack of communication from Plt. Governor of Aceh towards DPRA, Plt. The Governor of Aceh is considered to have violated the rules and lacks governance. On this basis, the DPRA uses the right of interpellation to obtain explanations regarding several Plt policies. Governor of Aceh. The interpellation carried out by the DPRA against Plt. The Governor of Aceh in 2020 is in accordance with the stages and mechanisms. However, the interpellation process did not reach the point of using the right of inquiry, the interpellation carried out had already been completed and an answer had been received from Plt. Governor of Aceh. Keywords: Interpellation, Plt. Aceh Governor, Aceh People's Representative Council.