hayatullah qumaini Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Universitas Syiah Kuala 2015 id Indonesia

Null

ABSTRAK Hayatullah KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAP Qumaini, PEMBERDAYAAN NELAYAN 2014 (Suatu Penelitian Terhadap Nelayan Lam Nga, Mesjid Raya) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala (ix70,),pp,bibl,app.table. (Prof. Dr. Adwani, SH,. M.Hum,. M. Jakfar, S.H,. M.Hum) Nelayan Lam Nga, hidup dalam kurang terbedayakan. Kebijakan Pemerintah Aceh Besar untuk pemberdayaan nelayan atas perintah Qanun No 3 Tahun 2008, dimana masyarakat nelayan Lam Nga tidak begitu merasakan dampak dari arah kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kebijakan Pemerintah Aceh Besar dalam memberdayakan masyarakat nelayan Lam Nga, sebagai pemangku kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat daerah pesisir. Dan Menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan serta menawarkan solusi kepada Pemerintah dalam memberdaya nelayan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara dan ovservasi. Sedangkan Penelitian keperpustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan melakukan penelitian terdahulu, buku, buku panduan penulisan skripsi, karya ilmiah dan artikel serta media internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemerintah Aceh Besar terhadap pemberdayaan nelayan melalui, peningkatan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan, melakukan rehabilitasi terhadap bidang kelautan dan perikanan, meningkatkan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan melalui pendidikan dan pelatihan, dan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan. Serta yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah Aceh Besar yaitu, tidak jelas identitas atau status nelayan. Sehingga membuat pelaksanaan pemberdayaan nelayan menjadi terhambat. Solusinya untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu, mendata kembali identitas atau status nelayan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan nelayan belum begitu menyentuh semua lapisan masyarakat nelayan. COMMUNITY DEVELOPMENT 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 11601 2015-01-14 13:35:30 2016-10-10 09:03:28 machine generated