Electronic Theses and Dissertation

Pembangunan yang dimulai dari membangun wilayah pendesaan menjadi program prioritas pemerintah sehingga dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa yang bertujuan menetapkan desa mandiri dan memberdayakan masyarakat secara optimal berdasarkan potensinya. Pendistribusian dana desa menurut PP nomor 60 tahun 2014 yang bersumber dari APBN bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk program pembangunan desa (gampong) yaitu melalui pembentukan Badan Usaha Milik Gampong sebagai lembaga ekonomi gampong dalam memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki gampong sebagai program pembangunan yang berkelanjutan. Gampong Lam Ara Tunong membentuk unit BUMG yang berfokus di program penggemukan sapi dengan tujuan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Namun realitanya menunjukkan bahwa program penggemukan sapi belum mampu meningkatkan PAG secara maksimal. Tujuan penelitian ini untuk melihat bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat Lam Ara Tunong dalam meningkatkan PAG melalui program penggemukan sapi serta dapat mengetahui hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kerja sama dalam program Penggemukan sapi. Penelitian ini menggunakan teori Ansell dan Gash (2007) sebagai pisau analisis yang meliputi face to face dialogue, trust building, commitment to process, share understanding, intermediate outcomes dengan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kerja sama pemerintah dan masyarakat Lam ara tunong dalam peningkatan PAG Melalui Program penggemukan sapi belum berhasil. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kerja sama seperti masyarakat mengangap dana BUMG merupakan uang yang diberi secara Cuma-Cuma, masih kecilnya anggaran, tidak terlibatnya pihak swasta. Untuk itu Diharapkan Kerja Sama pemerintah dan Masyarakat Lam Ara tunong melalui program penggemukan sapi dapat terjadinya peningkatan PAG dengan maksimal dan adanya keterlibatan pihak swasta untuk membantu menyukseskan kerja sama.

Development which started from developing rural areas became the government's priority program resulting in the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning villages which aims to establish independent villages and optimally empower communities based on their potential. The distribution of village funds according to PP number 60 of 2014 originating from the APBN aims to support the implementation of community development and empowerment. One form of the village development program (gampong) is through the establishment of a Gampong-Owned Business Entity as a village economic institution in utilizing local resources owned by the village as a sustainable development program. Gampong Lam Ara Tunong formed a BUMG unit that focuses on fattening cattle with the aim of increasing Gampong Original Income (PAG). But the reality shows that the cattle fattening program has not been able to increase PAG optimally. The purpose of this study was to see the form of cooperation between the government and the Lam Ara Tunong community in increasing PAG through the cattle fattening program and to find out the obstacles experienced in the implementation of cooperation in the cattle fattening program. This study uses the theory of Ansell and Gash (2007) as an analytical tool which includes face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, intermediate outcomes with qualitative research types. The results of this study indicate that the cooperation between the government and the Lam ara tunong community in increasing PAG through the cattle fattening program has not been successful. Obstacles experienced in the implementation of cooperation such as the community considers BUMG funds to be money that is given for free, the budget is still small, the private sector is not involved. For this reason, it is hoped that the cooperation between the government and the Lam Ara Tunong community through the cattle fattening program will result in a maximum increase in PAG and the involvement of the private sector to help make the collaboration successful.