Novita Yana Rizky Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala 2023

Theses

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berdasarkan Pasal 19 sampai Pasal 27 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan melalui RUPS. Selanjutnya dalam kaitan Pasal 88 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa perubahan anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh jumlah saham dan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Namun, dalam praktiknya ditemukan bahwa perubahan anggaran dasar pada sebgaian Perseroan Terbatas tidak menggunakan mekanisme RUPS yang sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut di atas. Berdasarkan putusan pengadilan negeri Palangkaraya Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk dan putusan pengadilan negeri Nomor 236/Pdt.G/2019/PN Bdg. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap akta relaas yang tidak sesuai dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang dibuat oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, akibat hukum terhadap akta relaas ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT dan sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap tanggungjawab berdasarkan kode etik. Metode penelitian ini ialah yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologi hukum yang bersifar deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil temuan penelitian ini ialah (1) pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Ralas berupa dibatalkannya akta tersebut dan pihak notaris mengakui kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dalam akta dimaksud. (2) Akibat hukum terhadap akta relaas ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan RUPS/RUPS LB dan tidak dapat dilaksanakan dan menimbulkan perbuatan melawan hukum apabila tetap dilakukan, maka akta yang dibuat dianggap tidak sah. (3) Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap tanggungjawab berdasarkan kode etik ialah sanksi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Disarankan agar pihak notaris lebih teliti membuat akta relaas sebuah PT dengan tidak melakukan pelanggaran kode etik yang ada, karena jika terjadi pelanggaran akan diberikan sanksi 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 115906 2023-09-22 12:04:06 2023-09-22 15:26:57 machine generated