Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) menentukan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) wajib dibuat dengan akta notaris atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris dan PPAT merupakan 2 (dua) jenis jabatan berbeda yang mempunyai kewenangan yang berbeda pula. Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), salah satu syarat akta otentik adalah bentuknya haruslah ditentukan oleh undang-undang dan dalam hal ini untuk akta Notaris bentuknya ditentukan oleh UUJN. Namun dalam praktinya, terdapat kantor pertanahan yang mengharuskan notaris dalam membuat SKMHT mengikuti format Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKA BPN) No. 8 Tahun 2012.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bahwa ketentuan Pasal 96 PERKA BPN No. 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang bentuk SKMHT bertentangan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN yang mengatur tentang bentuk akta otentik apabila digunakan oleh notaris dalam pembuatan SKMHT. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelasakan dan menganalisis konsekuensi yuridis pelanggaran ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN yang mengatur tentang bentuk akta otentik dalam pembuatan SKMHT berdasarkan Pasal 96 PERKA BPN No. 8 Tahun 2012 apabila digunakan oleh notaris dalam pembuatan SKMHT.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 96 Perka BPN No. 18 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 1868KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN yang mengatur tentang bentuk akta otentik karena terdapat beberapa keterangan-keterangan yang diwajibkan oleh Pasal 38 UUJN yang tidak termuat dalam akta SKMHT berdasarkan PERKA BPN No. 8 Tahun 2012. Konsekuensi yuridis dari pelanggaran ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 38 UUJN dalam pembuatan SKMHT berdasarkan Pasal 96 PERKA BPN No. 8 Tahun 2012 adalah akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan dan APHT nya menjadi batal demi hukum.
Disarankan kepada Kantor Pertanahan untuk tidak menolak SKMHT dengan akta Notaris yang mengikuti bentuk akta dalam Pasal 38 UUJN. Disarankan kepada notaris untuk membuat SKMHT dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh UUJN, sehingga SKMHT tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Kata Kunci: SKMHT, Akta Otentik, Notaris/PPAT.

ABSTRACT According to Article 15 paragraph (1) of the Mortgage Law (UUHT), a Power of Attorney for Imposing Mortgage Rights (SKMHT) must be made with a notarial deed or a deed of the Official for Making Land Deeds (PPAT). Notary and PPAT are 2 (two) different positions that have different authorities. Based on Article 1868 of the Civil Code (KUHPerdata) in conjunction with Article 1 point 7 of the Law on Notary Office (UUJN), one of the conditions for an authentic deed is that the form must be determined by act and in this case for a notarial deed the form is determined by UUJN. However, in practice, there are land offices that require a notary to make an SKMHT according to the of the Head of National Land Agency Regulation (PERKA BPN) format No. 8 of 2012. This study aims to explain and analyze whether the provisions of Article 96 PERKA BPN No. 8 of 2012 which regulates the form of SKMHT contradicts the provisions of Article 1868 of the Civil Code and Article 38 UUJN which regulates the form of an authentic deed when used by a notary in making SKMHT.This research also aims to explain and analyzewhat are the juridical consequences of violating the provisions of Article 1868 of the Civil Code and Article 38 UUJN which regulates the form of an authentic deed in making SKMHT based on Article 96 PERKA BPN No. 8 of 2012 if used by a notary in making SKMHT. The type of research used is normative juridical with statutory, conceptual and case approaches. Sources of legal materials in research are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the research show that Article 96 Perka BPN No. 18 of 2012 contradicts Article 1868 of the Civil Code and Article 38 UUJN which regulates the form of an authentic deed because there are several statements required by Article 38 UUJN which are not consequences of violating the provisions of Article 1868 of the Civil Code and Article 38 UUJN in making SKMHT based on Article 96 PERKA BPN No. 8 of 2012, the deed is degraded into a private deed and the APHT becomes null and void. It is suggested to the Land Office not to reject the SKMHT with a Notary deed that follows the form of the deed in Article 38 UUJN.It is suggested to the notary to make SKMHT with the forms and procedures set by the UUJN. So that the SKMHT has perfect evidentiary power. Keywords: SKMHT, Authentic Deed, Notary/PPAT.