Electronic Theses and Dissertation

Sumber daya manusia pada hakikatnya telah memegang peran terpenting dalam menciptakan cita-cita pembangunan nasional terkhususnya di daerah. Setiap d aerah yang memiliki sistem pemerintahan sudah tentu sangat membutuhkan SDM yang berkompeten. Maka berdasarkan hal tersebut dikeluarkan kebijakan pemberian tugas belajar yang tertuang dalam Peraturan walikota Sabang No 16 tahun 2015, kebijakan tersebut guna tertib administrasi dalam pembinaan kepegawaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Sabang. Adapun impelementasi kebibajakan tersebut ditinjau dari standar dan sasaran kebijakan, kinerja kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana serta pengaruh lingkungan sosil ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi dengan informan penelitian berjumlah 11 orang. Dari hal tersebut maka hasil yang ditemukan dilapangan menunjukan bahwa terdapat beberapa PNS yang melanjutkan pendidikan melalui program tugas belajar tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Terlihat pada PNS yang melaksanakan tugas belajar mengambil jurusan tidak linear dengan latar belakang pendidikannya selain itu terdapat PNS yang mengambil program ini tidak menyertakan rekomendasi tertulis dari pimpinan SKPD mengingat rekomendasi tersebut merupakan syarat awal dalam pengajuan Tugas Belajar. Sehingga tugas belajar PNS tidak dapat di keluarkan surat rekomendasinya oleh BKPSDM, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BKPSDM tentang mekanisme kebijakan. Serta persoalan sumber daya pembiayaan yang menjadi kendala bagi PNS yang melaksanakan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor Pengahambat antara lain faktor sumber daya dan aturan yang tidak sesui yang mengacu pada tidak lengkapnya hal-hal yang diatur dalam kebijakan pemberian tugas belajar. Saran dari peneliti yaitu, agar kebijakan ini dapat berjalan harus dilakukan revisi terhadap aturan terkait pemberian tugas belajar, melaksanakan sosialisasi serta adanya komitmen dari tiap-tiap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

In essence, human resources have played the most important role in creating the ideals of national development, especially in the regions. Every region that has a government system, of course, really needs competent human resources. So based on this, a policy was issued for the provision of study assignments contained in the Sabang mayor's Regulation No. 16 of 2015, this policy is for orderly administration in staffing development. The purpose of this study was to determine the policy implementation process and the factors that influence the implementation of these policies for Civil Servants in the Sabang City Government environment. As for the implementation of this policy in terms of policy standards and objectives, policy performance, resources, communication between implementing agencies and the influence of the socio-economic. This study uses a qualitative method where data collection through observation, interviews and documentation with research informants totaling 11 people. Environment from the theory, the results found in the field show that there are several civil servants who continue their education through learning assignment programs that do not run according to the provisions. applicable. It can be seen that civil servants who carry out learning assignments taking non-linear majors with educational background besides that there are civil servants who take this program do not include written recommendations from SKPD leaders considering that this recommendation is an initial requirement in submitting study assignments. So that the PNS study assignments cannot be issued with a letter of recommendation by BKPSDM, the lack of socialization carried out by BKPSDM regarding policy mechanisms. As well as the issue of financing resources which is an obstacle for civil servants who implement the policy. The implementation of this policy is influenced by inhibiting factors, including resource factors and inconsistent rules which refer to incomplete matters regulated in the policy of giving learning assignments. Suggestions from researchers are that, in order for this policy to work, revisions must be made to the rules related to giving learning assignments, carrying out outreach and the existence of commitment from each work unit within the Sabang City Government.