Sarah Nazalia Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2023

Theses

Sertipikat hak atas tanah telah mendapatkan pengakuan dalam Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA), namun meskipun telah mendapatkan pengakuan dalam UUPA sertipikat tanah belum menjamin sepenuhnya kepastian hukum bagi pemiliknya. Hal ini dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan memberikan peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan mahkamah agung terhadap objek sengketa tanah yang dinyatakan batal demi hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2562 K/Pdt/2016, dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan hakim yang menyatakan objek sengketa tanah batal demi hukum ditinjau dari PP No 24 Tahun 1997 bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum penelitian normatif bersumber dari data skunder atau data kepustakaan (Library Research). Hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2562 K/Pdt/2016 Terhadap Objek Sengketa Tanah Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum dapat diketahui bahwa terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dalam hal ini adalah kepemilikan sertipikat hak atas tanah yang miliki berdasarkan jual beli adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Akibat Hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Objek Sengketa Tanah Batal Demi Hukum ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah mengakibatkan sertipikat hak atas tanah tersebut tidak memiliki keabsahan dan kekuatan hukum dan tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para Tergugat yang memiliki sertipikat hak atas tanah. Disarankan kepada pemerintah perlu memperjelas pendaftaran tanah untuk masyarakat dengan menggunakan sistem publikasi negatif agar keabsahan sertipikat tanah dapat dipastikan dalam kasus klaim hak milik yang dapat dibuktikan di pengadilan. Para hakim harus lebih teliti dan bijaksana dalam memutuskan kasus yang melibatkan hak banyak orang, terutama dalam hal hak kepemilikan tanah. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menjual, membeli, dan menguasai tanah serta dalam penerbitan sertipikat tanah untuk menjaga hak kepemilikan mereka dengan baik. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Objek Sengketa Tanah, Batal Demi Hukum 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 115496 2023-09-20 13:13:04 2023-09-21 10:22:50 machine generated