DITA NABILA JANIA LISWAN Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023

Skripsi

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Namun pada kenyataanya masih terdapat beberapa kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Kutapanjang Tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi penerapan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues dan untuk mengetahui dan menjelaskan penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa adanya dispensasi pernikahan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara sebagai data primer dan kepustakaan kemudian sebagai data sekunder yang diperoleh dari literatur terkait ataupun Perundang-Undangan. Berdasarkan Hasil Penelitian menyatakan Penerapan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues belum berjalan secara sempurna karena beberapa masyarakat dapat menerima perubahan batas minimum anak dapat menikah dan ada beberapa masyarakat yang menolak perubahan batas minimum menikah tersebut, sehingga penerapan pasal 7 ayat (1) di Kecamatan Kutapanjang Kabupaten Gayo Lues belum berjalan secara maskimal. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur tanpa adanya dispensasi pernikahan terdiri dari tiga faktor: Pertama, karena keadaan terpaksa dimana biasanya pihak wanitanya telah hamil duluan sehingga harus segera dinikahkan karena dianggap aib bagi keluarga dan bagi masyarakat kampung. Kedua, karena desakan ekonomi yang mana Masyarakat beranggapan dengan menikahkan anaknya ia akan terlepas sedikit beban untuk membiayai anaknya. Ketiga, Karena penolakan terhadap permohonan dispensasi dari mahkamah syar’iyah kemudian menikahkan anaknya secara tidak resmi atau nikah dibawah tangan. Disarankan agar pemerintah lebih aktif khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan sosialisasi terkait perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Batas Usia kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami batas minimum usia menikah. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 115319 2023-09-19 11:50:39 2023-09-20 14:28:56 machine generated