Electronic Theses and Dissertation

Aceh Barat Daya terhadap kebijakan pelayanan Elektronik-KTP sering terjadi permasalahan pada saat pemberian pelayanan seperti masalah jaringan internet, blanko ktp, proses pembuatan yang lama dan sarana dan prasarana yang sebagian kurang mendukung dalam pemberian pelayanan yang berkualitas kepada Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara kuantitatif mengenai dampak kebijakan pelayanan Elektronik-KTP di Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya. Teori yang digunakan adalah Struktural Fungsional Talcott Parsons dalam skema AGIL yaitu Adaptasi, Goal, Integrasi, dan Latency dan teori kualitas Pelayanan Publik. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0: Kebijakan Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberikan pelayanan Elektronik-KTP tidak ada hambatan jaringan internet sehingga pegawai dapat mengimput data Elektronik-KTP. H1: yaitu Kebijakan Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberikan pelayanan Elektronik-KTP terjadi hambatan jaringan internet sehingga Elektronik-KTP diperoleh dalam jangka waktu lama. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui pembagian kuesioner dan data dokumentasi. Hasil penelitian, kebijakan pelayanan Elektronik-KTP oleh Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam indikator Tangible berdasarkan indikator kondisi fisik memperoleh indeks sebesar 2,93% dengan katagori indeks tinggi, dalam analisis teori AGIL suatu kegiatan harus diarahkan kepada pencapaian kebutuhan dari suatu sistem. Dalam indikator dimensi Reliability(kehandalan) aparatur pemerintah yang disusun berdasarkan prosedur/standar kebijakan pelayanan memperoleh indeks sebesar 3,09 % dengan katagori indeks tinggi. Dalam analisis teori AGIL struktural fungsional dalam sebuah birokrasi harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun indikator Responsiviness (daya tanggap) kemudahan dalam informasi pelayanan maka dari hasil tanggapan responden memperoleh hasil indeks sebesar 3,08% dengan katagori indeks tinggi. Dalam analisis teori AGIL sebuah sistem harus mengatur hubungan diantara komponen- komponennya (integrasi) agar dapat berfungsi secara maksimal. Adapaun indikator Assurance (jaminan) ketepatan waktu dalam kebijakan pelayanan maka dari hasil tanggapan responden memperoleh hasil sebesar 3,1% dengan katagori indeks tinggi. Dalam analisis teori AGIL sebuah sistem harus memelihara pola-pola yang sudah ada agar kebijakan yang dijalankan berjalan secara maksimal. Adapun indikator Empathy bersikap ramah dan tidak diskriminatif memperoleh hasil indeks sebesar 3,28% dengan katagori indeks tinggi. Dalam analisis teori AGIL sebuah sistem harus melakukan penyesuaian (adaptasi) agar berjalan secara fungsional terhadap sesama sistem lainnya. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu Disdukcapil Kabupaten Aceh Barat Daya dapat meningkatkan lagi kebijakan dalam memberikan pelayanan Elektronik-KTP.
Kata Kunci: Kebijakan Pelayanan E-KTP, Analisis Teori AGIL, Disdukcapil Abdya.

According to the Department of Population and Civil Registration (Disdukcapil) of Southwest Aceh Regency regarding the Electronic-KTP service policy, problems often occur when providing services such as internet network problems, blank ID cards, long manufacturing processes and facilities, and infrastructure that some do not support in providing quality services to the community. This study aims to quantitatively describe the impact of the electronic KTP service policy in Disdukcapil, Southwest Aceh District. The theory used is Talcott-Parsons structural-functional in the AGIL scheme, namely adaptation, goal, integration, and latency, and the theory of public service quality. The hypothesis in this study is H0: The Disdukcapil Policy of Southwest Aceh District in providing electronic KTP services has no internet network barriers so that employees can input electronic KTP data. H1: namely, the Disdukcapil Policy of Southwest Aceh District in providing Electronic-KTP services, there are internet network obstacles so that Electronic-KTP can be obtained in a long time. This research uses quantitative methods. Data collection techniques were obtained through the distribution of questionnaires and documentation data. The results of the research, the Electronic-KTP service policy by the Disdukcapil of Southwest Aceh Regency In the tangible indicator based on the physical condition indicator, which obtained an index of 2.93% with the high index category, in the AGIL theory analysis, an activity must be directed to achieving the needs of a system. In the indicator dimension reliability) of government apparatus compiled based on service policy procedures and standards, an index of 3.09% with a high index category was obtained. In the analysis of AGIL theory, structural functions within a bureaucracy must be able to determine goals and try to achieve the goals that have been formulated. As for the indicators of responsiveness (responsiveness) and ease of service information, the results of the respondents' responses obtained an index of 3.08% with a high index category. In the analysis of AGIL theory, a system must manage the relationship between its components (integration) in order to function optimally. As for the assurance indicator (guarantee) for timeliness in service policy, the results of the respondents' responses obtained a result of 3.1% with a high index category. In the analysis of AGIL theory, a system must maintain existing patterns so that the implemented policies run optimally. The empathy indicator is friendly and non-discriminatory, obtaining an index of 3.28% in the high index category. In the analysis of AGIL theory, a system must make adjustments (adaptation) so that it runs functionally against other systems. The suggestions in this study are that the Disdukcapil of Southwest Aceh Regency can further improve policies for providing electronic KTP services. Keywords: E-KTP Service Policy, AGIL Theory Analysis, Disdukcapil Abdya.