Syathariahtul Hasanah Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Keuangan dan Perbankan (D3) 2023

Laporan Kerja Praktek

BPK lahir sebagai pengawas kinerja pemerintah untuk dilaporkan kepada lembaga perwakilan rakyat sehingga timbul rasa percaya kepada pemerintah. Kewenangan yang dimiliki BPK bersumber dari amanat UUD 1945, dan sejak tahun 2003 telah ada empat undang-undang yang dijadikan landasan operasional BPK. Bentuk pengawasan yang dilakukan BPK ini adalah pengawasan Represif, dimana pengawasan tersebut dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPK bersifat Eksternal, dimana pemeriksaan dilakukan oleh lembaga yang berada di luar badan/lembaga yang sedang diperiksa, dan dengan ini objektivitas dari pengawasan yang dilakukan eksternal ini cenderung lebih dapat dipercaya. Hasil pemeriksaan oleh BPK dilaporkan kepada DPR, kemudian kepada pihak lain. Pihak-pihak yang menggunakan hasil pemeriksaan tersebut antara lain: lembaga perwakilan rakyat sebagai bahan pengawasan lembaga perwakilan terhadap pemerintah, terbuka untuk umum sebagai bahan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah dan terhadap BPK, aparat yang berwenang apabila terdapat indikasi tindak pidana sebagai dasar penyidikan, dan pemerintah sebagai bahan perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana, BPK bertugas melaporkan unsur pidana yang ditemukan kepada Aparat Penegak Hukum dan kemudian memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dari entitas yang diperiksa. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 114753 2023-09-13 15:13:00 2023-09-14 09:21:20 machine generated