Dian Andahani Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023 id Indonesia

Skripsi

Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Namun saat ini telah ditemukan produk obat sirup anak yang tercemar kandungan zat berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat. Perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap peredaraan obat sirup anak yang berbahaya di Kota Banda Aceh, tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat sirup anak yang berbahaya, dan peran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap peredaran obat sirup anak yang berbahaya di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan- bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengupayakan perlindungan untuk menjamin hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang diatur dalam beberapa peraturan perundang- undangan yang berlaku namun belum terlaksana dengan baik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap akibat yang dialami oleh konsumen dari produk obat sirup anak yang berbahaya dapat dipertanggung jawabkan secara perdata yaitu dengan ganti kerugian. Upaya yang diberikan BPOM sebagai bentuk tanggung jawab BPOM terhadap kasus ini ialah BPOM telah memberikan sanksi administratif kepada perusahaan farmasi, dan BPOM berperan memantau peredaran obat baik secara pre market ataupun post market. Disarankan kepada konsumen agar lebih berhati- hati lagi dalam memilih produk obat yang akan dikonsumsi. Kepada pelaku usaha agar lebih cermat mengetahui dan menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kepada BBPOM Banda Aceh agar terus tetap tegas melakukan pengawasan produk obat secara rutin. CONSUMER PROTECTION - LAW 343.071 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 114651 2023-09-12 15:43:09 2023-09-14 11:00:52 machine generated