Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
EKSISTENSI LEMBAGA PEMERINTAHAN MUKIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR
Raisa Ullya Nisva
Faisal
Efendi

Sistem pemerintahan mukim berkembang seiring dengan perkembangan Islam di daerah Aceh. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur keberadaan pemerintahan mukim pada Bab XI tentang mukim dan gampong. Berdasarkan undang-undang ini maka dibentuk Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan mukim di Aceh Besar. Ketentuan normatif terhadap kedudukan, tugas dan fungsi mukim telah diatur dengan baik di dalam qanun, namun dalam kenyataannya dalam kehidupan masyarakat kemukiman kedudukan, tugas dan fungsi ini masih ada yang belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dari segi pemerintahan mukim yang berbeda dengan pemerintahan gampong, menjadikan tugas dan fungsi mukim tidak berjalan dikarenakan masyarakat menganggap lembaga mukim sudah melemah dan dipandang tidak punya kuasa dalam hal memerintah.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi dari lembaga pemerintahan mukim dan hubungan lembaga mukim dengan lembaga lainnya dalam menjalankan pemerintahan di kemukiman, dan untuk mengkaji kesesuaian antara qanun tentang pemerintahan mukim dengan norma hukum lainnya.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan dilengkapi dengan empiris yang digunakan sebagai data pendukung. Penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam undang-undang atau hukum sebagai kaidah dan norma di dalam masyarakat. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Historis, dan Pendekatan Sosiologis, dengan menggunakan sumber data data primer dan sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dari lembaga pemerintahan mukim di Kabupaten Aceh Besar belum jelas di dalam struktur pemerintahan, namun ada dalam sistem pemerintahan meskipun tidak diatur secara konkrit. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim mengatur secara jelas tentang pemerintahan mukim, tetapi tugas dan fungsi mukim terutama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kemukiman di Aceh Besar masih kurang terlaksana dengan baik. Hubungan antara lembaga mukim dengan lembaga lainnya seperti kabupaten, kecamatan, dan gampong memiliki pola mitra saling berkoordinasi guna mewujudkan suatu tujuan dari kelembagaan sehingga menjadikan lembaga mukim dibutuhkan guna melengkapi lembaga-lembaga lainnya dalam menunjang sistem pemerintahan. Ketentuan Qanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, namun hanya saja terjadi pergeseran paradigma dan perkembangan zaman yang menyebabkan fakta sosial yang terjadi di kalangan masyarakat ini tidak sesuai dengan norma yang diatur di dalam peraturan.
Disarankan kepada pemerintah seharusnya mengikutsertakan pihak lembaga mukim dalam setiap proses perumusan kebijakan mukim serta harus ada pengalokasian anggaran khusus yang diberikan kepada lembaga mukim mengingat kedudukannya sama dengan pemerintahan gampong yang diatur di dalam undang-undang. Pihak lembaga pemerintahan mukim juga hendaknya lebih bertanggungjawab terkait dengan wewenang yang diberikan terkait kinerja dan perannya di dalam masyarakat. Selanjutnya disarankan juga kepada masyarakat agar mendukung dan membantu kinerja mukim dalam mempertahankan eksistensinya terutama dalam bidang pemerintahan dan ikut serta dalam mengembangkan adat istiadat di Kabupaten Aceh Besar.

Kata Kunci: Eksistensi, Lembaga Mukim, Pemerintahan.

ABSTRACT THE EXISTENCE OF THE MUKIM GOVERNMENT INSTITUTIONS IN THE GOVERNMENT SYSTEM OF THE ACEH BESAR DISTRICT Raisa Ullya Nisva Faisal Efendi The mukim system of government developed in line with the development of Islam in Aceh. Law No. 11/2006 on the government of Aceh regulates mukim government in Chapter XI on mukim and gampong. Based on this law, Qanun Aceh Besar No. 8/2009 on Mukim Government was established as a guideline in running the mukim government in Aceh Besar. The normative provisions for the position, duties and functions of mukim have been well regulated in the qanun, but in reality in the life of the settlement community these positions, duties and functions are still not running well as they should. In terms of the mukim government, which is different from the gampong government, the duties and functions of the mukim are not running because the community considers the mukim institution to be weakened and seen as having no power in terms of governing. The purpose of this research is to explain the position, duties and functions of the mukim government institution and the relationship between the mukim institution and other institutions in running the government in the settlement, and to examine the compatibility between the qanun on the mukim government and other legal norms. The research used a normative legal research method and is complemented by empirical as supporting data. In this research the law is conceptualised as what is written in the law or law as rules and norms in society. the approaches used in this research are Legislation Approach, Historical Approach, and Sociological Approach, with the data sources used are primary and secondary data which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the position of the mukim government institution in Aceh Besar district is not yet clear in the government structure, but it exists in the government system even though it is not regulated concretely. Aceh Besar District Qanun No. 8/2009 on Mukim Government clearly regulates the mukim government, but the duties and functions of mukim, especially in the implementation of government administration in settlements in Aceh Besar, are still not well implemented. The relationship between mukim institutions and other institutions such as districts, sub-districts, and gampong has a pattern of partners coordinating with each other in order to realise an institutional goal, making mukim institutions needed to complement other institutions in supporting the government system. The provisions of Qanun Number 8 of 2009 concerning Mukim Government are in accordance with the applicable legal norms, but it is just that there is a paradigm shift and the times that cause social facts that occur among these communities are not in accordance with the norms regulated in the regulations. It is reccommended that the government should include the mukim institution in every process of mukim policy formulation and there should be a special budget allocation given to the mukim institution considering its position is the same as the gampong government regulated in the law. The mukim government institution should also be more responsible in relation to the authority given to its performance and role in the community. Furthermore, it is also recommended for the community to support and assist the performance of mukim in maintaining its existence, especially in the field of government and participate in developing customs in Aceh Besar District. Keywords: Existence, Mukim Institution, Governance.