Raisa Ullya Nisva Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Program Studi Magister Ilmu Hukum 2023

Theses

ABSTRAK EKSISTENSI LEMBAGA PEMERINTAHAN MUKIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BESAR Raisa Ullya Nisva Faisal Efendi Sistem pemerintahan mukim berkembang seiring dengan perkembangan Islam di daerah Aceh. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengatur keberadaan pemerintahan mukim pada Bab XI tentang mukim dan gampong. Berdasarkan undang-undang ini maka dibentuk Qanun Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan mukim di Aceh Besar. Ketentuan normatif terhadap kedudukan, tugas dan fungsi mukim telah diatur dengan baik di dalam qanun, namun dalam kenyataannya dalam kehidupan masyarakat kemukiman kedudukan, tugas dan fungsi ini masih ada yang belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dari segi pemerintahan mukim yang berbeda dengan pemerintahan gampong, menjadikan tugas dan fungsi mukim tidak berjalan dikarenakan masyarakat menganggap lembaga mukim sudah melemah dan dipandang tidak punya kuasa dalam hal memerintah. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kedudukan, tugas dan fungsi dari lembaga pemerintahan mukim dan hubungan lembaga mukim dengan lembaga lainnya dalam menjalankan pemerintahan di kemukiman, dan untuk mengkaji kesesuaian antara qanun tentang pemerintahan mukim dengan norma hukum lainnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan dilengkapi dengan empiris yang digunakan sebagai data pendukung. Penelitian hukum ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam undang-undang atau hukum sebagai kaidah dan norma di dalam masyarakat. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Historis, dan Pendekatan Sosiologis, dengan menggunakan sumber data data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dari lembaga pemerintahan mukim di Kabupaten Aceh Besar belum jelas di dalam struktur pemerintahan, namun ada dalam sistem pemerintahan meskipun tidak diatur secara konkrit. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim mengatur secara jelas tentang pemerintahan mukim, tetapi tugas dan fungsi mukim terutama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di kemukiman di Aceh Besar masih kurang terlaksana dengan baik. Hubungan antara lembaga mukim dengan lembaga lainnya seperti kabupaten, kecamatan, dan gampong memiliki pola mitra saling berkoordinasi guna mewujudkan suatu tujuan dari kelembagaan sehingga menjadikan lembaga mukim dibutuhkan guna melengkapi lembaga-lembaga lainnya dalam menunjang sistem pemerintahan. Ketentuan Qanun Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Mukim sudah sesuai dengan norma hukum yang berlaku, namun hanya saja terjadi pergeseran paradigma dan perkembangan zaman yang menyebabkan fakta sosial yang terjadi di kalangan masyarakat ini tidak sesuai dengan norma yang diatur di dalam peraturan. Disarankan kepada pemerintah seharusnya mengikutsertakan pihak lembaga mukim dalam setiap proses perumusan kebijakan mukim serta harus ada pengalokasian anggaran khusus yang diberikan kepada lembaga mukim mengingat kedudukannya sama dengan pemerintahan gampong yang diatur di dalam undang-undang. Pihak lembaga pemerintahan mukim juga hendaknya lebih bertanggungjawab terkait dengan wewenang yang diberikan terkait kinerja dan perannya di dalam masyarakat. Selanjutnya disarankan juga kepada masyarakat agar mendukung dan membantu kinerja mukim dalam mempertahankan eksistensinya terutama dalam bidang pemerintahan dan ikut serta dalam mengembangkan adat istiadat di Kabupaten Aceh Besar. Kata Kunci: Eksistensi, Lembaga Mukim, Pemerintahan. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 114564 2023-09-11 20:15:58 2023-09-12 10:18:21 machine generated