Electronic Theses and Dissertation

Kinerja DPRA diukur berdasarkan persentase penyelesaian Qanun sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 53% (40 Qanun), dengan persentase tingkat capaian kinerja sebesar 56% dari target yang telah ditetapkan 95%. Sehingga penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh untuk melaksanakan capacity building untuk meningkatkan kinerja dan kualitas lembaga legislatif yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan secara efektif. Tujuan penelitian; 1) Untuk mengetahui, mempelajari, dan mengamati capacity building Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam meningkatkan pencapaian program legislasi daerah. 2) Untuk mengetahui dan mempelajari kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam meningkatkan pencapaian program legislasi daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori yang digunakan adalah teori capacity building Marilee S. Grindle dengan tiga indikator yaitu; pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan capacity building pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam meningkatkan pencapaian program legislasi daerah masih perlu ditingkatkan. Capacity building dengan indikator sumber daya manusia dengan sub bagian pelatihan dan kondisi kerja masih perlu ditingkatkan, untuk indikator gaji dan perekrutan sudah terlaksana dengan baik. Kemudian penguatan organisasi dengan indikator pemberian intensif, kepemimpinan, komunikasi, pemanfaatan personil dan struktur manajerial masih perlu di tingkatkan, untuk sub bagian budaya organisasi sudah terlaksana dengan baik. Terakhir, reformasi kelembagaan dengan sub bagian aturan main ekonomi dan rezim politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi struktur birokrasi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terlaksana dengan baik. Adapun kendala Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam meningkatkan pencapaian program legislasi daerah yang pertama, adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia. Kedua, kurangnya pemanfaatan sumber daya manusia dan ketiga, adalah konflik politik antara eksekutif dan legislatif. Maka dari itu, diperlukan suatu upaya perbaikan dalam pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan untuk dapat memperbaiki dan lebih memaksimalkan kinerja fungsi legislasi.

Kata Kunci: Capacity Building, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Program
Legislasi Daerah

Aceh People's Representative Council performance is measured based on the percentage of Qanun completion until 2022 of 53%, with a percentage of performance achievement of 56% of the target set at 95%. So it is important for the Aceh People's Representative Council to implement capacity building to improve the performance and quality of legislative institutions related to abilities and skills effectively. Research objectives; 1) To know, study, and observe the capacity building of the Aceh People's Representative Council in improving the achievement of regional legislation programs. 2) To know and study the obstacles faced by the Aceh People's Representative Council in improving the achievement of regional legislation programs. The method used is qualitative descriptive with a case study approach. The theory used is Marilee S. Grindle's capacity building theory with three indicators, namely; human resource development, organizational strengthening and institutional reform. The results of this study show that capacity building in the Aceh People's Representative Council in improving the achievement of regional legislation programs still needs to be improved. Capacity building with human resource indicators with training sub- sections and working conditions still needs to be improved, for salary and recruitment indicators have been carried out well. Then organizational strengthening with indicators of intensive giving, leadership, communication, personnel utilization and managerial structure still needs to be improved, for the organizational culture subdivision has been carried out properly. Finally, institutional reform with sub-sections of economic rules and political regimes, changes in policies and regulations, and reform of bureaucratic structures are in accordance with applicable regulations and are well implemented. The constraints of the Aceh People's Representative Council in improving the achievement of the first regional legislation program are the lack of quality of human resources and the second, the lack of utilization of human resources and third, is the political conflict between the executive and the legislature. Therefore, an improvement effort is needed in human resource development, organizational strengthening and institutional reform to be able to improve and further maximize the performance of the legislative function. Keywords: Capacity Building, Aceh People's Representative Council, Regional Legislation Program