Electronic Theses and Dissertation

Pemindahan ibu kota merupakan keputusan strategis yang berdampak luas terhadap pemerintahan dan masyarakat suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Aceh Utara dalam pemindahan ibukota dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon. Penelitian ini menggunakan teori good governance dengan konsep pelayanan publik yang efektif dan efesien dan konsep pemekaran wilayah. Dalam konteks ini, kesiapan pemerintah kabupaten Aceh Utara merujuk pada persiapan infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di ibukota yang baru demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien berdasarkan good governance. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah terkait, sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen resmi terkait pemindahan ibukota. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah, seperti ketersediaan infrastruktur dasar, fasilitas publik, pelayanan administrasi, birokrasi pemerintah yang sesuai good governance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh Utara telah melakukan langkah-langkah awal untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota. Infrastruktur dasar seperti bangunan gedung, jalan, air, dan listrik telah ada di Lhoksukon, meskipun masih perlu peningkatan pada pembangunan dan belum mencapai kesuksesan sepenuhnya, namun pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan melakukan perencanaan pembangunan secara akuntabilitas untuk menuju good governance. Faktor penghambat dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersifat sesuai dengan good governance yaitu kurangnya anggaran pada pembangunan Kabupaten Aceh Utara dan kebutuhan akan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan yang baru dengan kelengkapan sarana penunjang. Terkait dengan lambatnya pengambilan keputusan oleh pemerintah sebelumnya hingga konflik yang berkepanjangan antar masyarakat yang masih terasa sampai saat ini.
Kata Kunci: Kabupaten Aceh Utara, Pemindahan Ibukota, Good governance,
Pelayanan Publik

Moving the capital city is a strategic decision that has a broad impact on the government and people of a region. This study aims to analyze the readiness of the Government of North Aceh in moving the capital from Lhokseumawe City to Lhoksukon. This study uses the theory of good governance with the concept of effective and efficient public services and the concept of regional expansion. In this context, the readiness of the North Aceh district government refers to the preparation of infrastructure, institutions, human resources and community support needed to carry out government functions in the new capital in order to realize effective and efficient public services based on good governance. This study used a descriptive analysis method involving primary and secondary data collection. Primary data was obtained through interviews with relevant government officials, while secondary data was obtained through literature studies and official documents regarding the relocation of the capital. Data analysis is carried out by identifying factors that influence government readiness, such as the availability of basic infrastructure, public facilities, administrative services, government bureaucracy in accordance with good governance. The results of this study indicate that the Government of North Aceh has taken initial steps to prepare for moving the capital city. Basic infrastructure such as buildings, roads, water and electricity already exist in Lhoksukon, although development still needs improvement and has not yet achieved full success, the government has allocated a budget and carried out development planning in an accountable manner towards good governance. The inhibiting factors in realizing public services that are in accordance with good governance are the lack of a budget for the development of North Aceh District and the need for the establishment of new government institutions with complete supporting facilities. Related to the slow decision- making by the previous government to the prolonged conflict between communities that is still being felt today. Keywords: North Aceh Regency, Capital Relocation, Good governance, Public Services