<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<modsCollection xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3" xmlns:slims="http://slims.web.id" xsi:schemaLocation="http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-3.xsd">
<mods version="3.3" id="114507">
 <titleInfo>
  <title>ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA ACEH UTARA DARI KOTA LHOKSEUMAWE KE LHOKSUKON</title>
 </titleInfo>
 <name type="Personal Name" authority="">
  <namePart>LIATUL MASYITAH</namePart>
  <role>
   <roleTerm type="text">Primary Author</roleTerm>
  </role>
 </name>
 <typeOfResource manuscript="no" collection="yes">mixed material</typeOfResource>
 <genre authority="marcgt">bibliography</genre>
 <originInfo>
  <place>
   <placeTerm type="text">Banda Aceh</placeTerm>
   <publisher>Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</publisher>
   <dateIssued>2023</dateIssued>
  </place>
 </originInfo>
 <language>
  <languageTerm type="code"></languageTerm>
  <languageTerm type="text"></languageTerm>
 </language>
 <physicalDescription>
  <form authority="gmd">Skripsi</form>
  <extent></extent>
 </physicalDescription>
 <note>Pemindahan ibu kota merupakan keputusan strategis yang berdampak luas terhadap pemerintahan dan masyarakat suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Aceh Utara dalam pemindahan ibukota dari Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon. Penelitian ini menggunakan teori good governance dengan konsep pelayanan publik yang efektif dan efesien dan konsep pemekaran wilayah. Dalam konteks ini, kesiapan pemerintah kabupaten Aceh Utara merujuk pada persiapan infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia, dan dukungan masyarakat yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di ibukota yang baru demi mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien berdasarkan good governance. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat pemerintah terkait, sementara data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen resmi terkait pemindahan ibukota. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah, seperti ketersediaan infrastruktur dasar, fasilitas publik, pelayanan administrasi, birokrasi pemerintah yang sesuai good governance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh Utara telah melakukan langkah-langkah awal untuk mempersiapkan pemindahan ibu kota. Infrastruktur dasar seperti bangunan gedung, jalan, air, dan listrik telah ada di Lhoksukon, meskipun masih perlu peningkatan pada pembangunan dan belum mencapai kesuksesan sepenuhnya, namun pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan melakukan perencanaan pembangunan secara akuntabilitas untuk menuju good governance. Faktor penghambat dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersifat sesuai dengan good governance yaitu kurangnya anggaran pada pembangunan Kabupaten Aceh Utara dan kebutuhan akan pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan yang baru dengan kelengkapan sarana penunjang. Terkait dengan lambatnya pengambilan keputusan oleh pemerintah sebelumnya hingga konflik yang berkepanjangan antar masyarakat yang masih terasa sampai saat ini.&#13;
Kata Kunci: Kabupaten Aceh Utara, Pemindahan Ibukota, Good governance,&#13;
Pelayanan Publik&#13;
</note>
 <note type="statement of responsibility"></note>
 <classification>0</classification>
 <identifier type="isbn"></identifier>
 <location>
  <physicalLocation>ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala</physicalLocation>
  <shelfLocator></shelfLocator>
 </location>
 <slims:digitals/>
</mods>
<recordInfo>
 <recordIdentifier>114507</recordIdentifier>
 <recordCreationDate encoding="w3cdtf">2023-09-11 08:15:45</recordCreationDate>
 <recordChangeDate encoding="w3cdtf">2023-09-11 09:24:58</recordChangeDate>
 <recordOrigin>machine generated</recordOrigin>
</recordInfo>
</modsCollection>