Electronic Theses and Dissertation

Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu metode pembayaran yang paling aman digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Hingga sekarang tidak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait L/C secara rinci yang mengakibatkan ketidakpahaman praktisi hukum di Indonesia terkait L/C ini. UCP merupakan sekumpulan peraturan yang diterbitkan oleh ICC untuk mengatur prosedur L/C secara internasional. Meskipun Bank Indonesia telah lama menyarankan seluruh bank di Indonesia untuk menerbitkan L/C yang tunduk kepada UCP, namun pemerintah belum menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang L/C di Indonesia yang berlandaskan pada UCP.
Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan penerapan dan pengakuan terhadap UCP 600 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari suatu L/C yang tunduk kepada UCP 600.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UCP 600 belum diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari tidak adanya Surat Edaran Bank Indonesia yang menyatakan bahwa seluruh Bank yang menerbitkan L/C di Indonesia disarankan menggunakan UCP 600. Namun, Surat Edaran ini pernah diterbitkan ketika UCP 500 masih berlaku. Tidak ditemukan satu peraturan perundang-undangan pun yang merincikan prosedur L/C di Indonesia. Terdapat juga beberapa kelebihan dari UCP 600 yaitu, diakui secara internasional, mudah diproses, fleksibel dan aman. Kelemahannya yaitu, tidak mengatur tentang penipuan, tidak mengikat, terdapat perbedaan interpretasi dan tidak menyediakan pilihan hukum.
Disarankan bagi pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang L/C dengan menjadikan UCP 600 sebagai pedoman dalam pembuatan pengaturan tersebut. Bagi para pedagang internasional juga dapat membantu memberikan masukan kepada pemerintah terkait pengaturan tentang L/C dan pengakuan terhadap UCP 600.

The Letter of Credit (L/C) is one of the most secure payment methods used in international trade transactions. To date, there is no specific legislation in Indonesia that comprehensively regulates L/C, resulting in a lack of legal clarity among legal practitioners in Indonesia regarding L/C transactions. The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) is a set of rules published by the International Chamber of Commerce (ICC) to govern international L/C procedures. Despite Bank Indonesia's longstanding recommendation for all banks in Indonesia to issue L/Cs in accordance with the UCP, the government has not yet enacted legislative regulations pertaining to L/C in Indonesia based on the UCP. The purpose of this research is to elucidate the application and recognition of UCP 600 within Indonesian legislative regulations and to delineate the advantages and disadvantages of an L/C subject to UCP 600. The research method employed is normative, conceptualizing law as norms, principles, maxims, or dogmas, and examining positive legal norms. Secondary data sources were utilized, and the data collection technique consisted of a literature review of legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings of this research reveal that UCP 600 has not been recognized within Indonesian legislative regulations. This is evidenced by the absence of a Bank Indonesia Circular recommending the use of UCP 600 for all banks issuing L/Cs in Indonesia. However, such a Circular was issued during the period when UCP 500 was still in effect. No specific legislative regulations detailing L/C procedures in Indonesia have been identified. There are also several advantages associated with UCP 600, such as international recognition, ease of processing, flexibility, and security. Its disadvantages include the lack of provisions regarding fraud, non-binding nature, interpretational differences, and a lack of legal options. It is recommended that the government expeditiously promulgate legislative regulations governing L/C transactions, adopting UCP 600 as a guideline for such regulations. International traders are also encouraged to provide input to the government concerning the regulation of L/C transactions and the recognition of UCP 600.