WANDI ARIWIJAYA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023

Skripsi

Pasal 7 Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 88 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Subulussalam menyebutkan bahwa pemerintah gampong dilibatkan dalam penanganan penyebaran wabah Covid-19 dengan membentuk gugus tugas di wilayahnya dengan harapan melarang masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang membuka peluang penyebaran wabah tersebut. Lahirnya Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang memberikan arah baru kepada pemerintah gampong agar lebih berfokus pada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Namun hadirnya aturan baru tersebut tidak diikuti dengan mencabut aturan sebelumnya sehingga kemudian memunculkan dualisme hukum pada tingkat pemerintah gampong dalam peng-implementasiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi serta faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan Rundeng. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data kepustakaan dan data lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peng-implementasian Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 108 tahun 2020 Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) belum berjalan maksimal di beberapa wilayah pada Kecamatan Rundeng. Hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut dikarenakan adanya dualisme hukum serta kurangnya personil dalam penegakan hukum tidak dapat menjangkau seluruh wilayah Kecamatan Rundeng. Disarankan kepada Walikota Subulussalam untuk mencabut keberlakuan salah satu peraturan walikota untuk mencegah terjadinya dualisme hukum. Disarankan kepada gugus tugas tingkat Pemerintah gampong di Kecamatan Rundeng untuk lebih fokus pada tugas yang menjadi tugas utamanya untuk membantu pencegahan penyebaran wabah covid-19 di wilayahnya. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 113644 2023-08-24 15:14:00 2023-08-24 15:42:55 machine generated