ALDIANTO Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2023

Skripsi

Pasal 203 Qanun No.5 Tahun 2007 menjelaskan tentang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diantaranya menegakkan Qanun. Qanun Jinayah No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dalam Pasal 23 telah melarang kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi termasuk prostitusi online. Dalam kenyataannya penegakan Qanun yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah belum Optimal karena masih ada prostitusi online yang terjadi di Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kinerja pengawasan, hambatan, dan upaya yang dilakukan Satpol PP dan WH dalam mengatasi prostitusi online di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori kinerja, teori pengawasan, dan teori capacity building dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian data diolah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kinerja pengawasan Satpol PP dan WH dalam mengatasi prostitusi online belum optimal karena belum tercapainya syarat pengawasan berhasil dalam teori Revrisond antara lain meningkatnya disiplin, prestasi, dan pencapaian sasaran tugas, berkurangnya penyalahgunaan wewenang, dan adanya kecepatan dalam penyelesaian permasalahan. Hambatan yang dialami Satpol PP dan WH dalam mengatasi prostitusi online dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: faktor individu, faktor psikologis, dan faktor instansi. Upaya yang dilakukan Satpol PP dan WH dalam meningkatkan kinerjanya antara lain yaitu melakukan intervensi menurut teori Grindle yaitu level sistem, level kelembagaan, dan level individual. Diharapkan Satpol PP dan WH Banda Aceh menetapkan standar kedisiplinan, sasaran tugas dan prestasi kerja terhadap kinerja pegawai, serta melakukan evaluasi secara rutin, kemudian membuat suatu pengelompokan kerja yang lebih spesifik, meningkatkan sumber daya manusia, dan terus berupaya memperkuat dan mengupgrade kemampuan dan program kerja secara berkala. Kepada pemerintah agar memberikan perlindungan hukum bagi petugas pengawasan syariat islam, memenuhi standar sarana dan prasarana yang dibutuhkan, dan Melakukan pembaruan qanun jinayat yang mengandung unsur cyber. Kata Kunci: Syariat Islam, Prostitusi Online, Satpol PP dan WH 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 113633 2023-08-24 14:00:45 2023-08-24 15:25:24 machine generated