Electronic Theses and Dissertation

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dinilai belum dapat menjamin bahwa pelayanan pengelolaan sampah yang lebih baik, didalam pasal 17 ayat (2) terdapat kewajiban Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengelolaan sampah yang apabila tidak diimplementasikan dengan serius oleh pemerintah menandai bahwa roda pemerintahan tidak berjalan dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan hambatan dari pelaksanaan qanun, khususnya di Kecamatan Samalanga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan qanun belum sepenuhnya berjalan optimal, karena dari aspek sumber daya manusia yang masih kurang dan belum memenuhi kebutuhan pengelolaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta anggaran yang belum memadai, serta aspek kejelasan dan konsistensi komunikasi yang belum efektif. Terdapat beberapa hambatan dalam implementasi qanun, yaitu kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan dan ketidakpatuhan masyarakat dalam menjalankan kewajiban, serta pemerintah yang masih belum sepenuhnya tegas dalam menerapkan qanun dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan qanun. Pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan untuk dapat menambah alokasi anggaran untuk pelaksanaan qanun agar dapat memenuhi sarana dan prasarana dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kabupaten bireuen lebih gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta meningkatkan program pengelolaan sampah dan menciptakan program pengelolaan sampah secara mandiri, terstruktur dan efektif.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Kabupaten Bireuen

Bireuen Regency Qanun Number 15 of 2011 concerning Waste Management is considered unable to guarantee that better waste management services, in article 17 paragraph (2) there is an obligation of the Bireuen Regency Government in waste management which if not implemented seriously by the government indicates that the wheels of government are not running properly. This study aims to determine the implementation and obstacles to the implementation of qanuns, especially in Samalanga District. This study uses a qualitative approach with analysis using policy implementation theory from Edward III which includes communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures. The results of the research show that the implementation of the qanun policy has not fully run optimally, because from the aspect of human resources that are still lacking and have not met management needs, inadequate facilities and infrastructure, and inadequate budget, as well as aspects of clarity and consistency of communication that have not been effective . There are several obstacles in the implementation of qanuns, namely the lack of public awareness in protecting the environment and community disobedience in carrying out obligations, as well as the government which is still not fully firm in implementing qanuns and limited budgets in implementing qanuns. The Bireuen Regency Government is expected to be able to increase the budget allocation for the implementation of the qanun so that it can fulfill the facilities and infrastructure and the Bireuen Regency Environmental and Sanitation Service (DLHK) is more aggressive in conducting outreach to the community so that it raises public awareness in protecting the environment and improving waste management programs and creating independent, structured and effective waste management program. Keywords: Policy Implementation, Waste Management, Bireuen District