Electronic Theses and Dissertation

Kemiskinan merupakan hambatan sosial yang luas dan masih sulit ditangani hingga kini. Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang memiliki angka kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Banda Aceh. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disalurkan secara adil berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa kabupaten/kota semuanya diperhitungkan saat mengalokasikan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja program penanggulangan kemiskinan dan bagaimana implemetasi dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ulee Kareng. Perspektif teoritis yang digunakan adalah teori implementasi yang dikemukakan oleh Marilee S. Gerindle. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan dalam proses implementasi penyaluran Dana Desa dalam pelaksanaan program Desa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ulee Kareng terdapat dua program yang berjalan, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Ketahanan Pangan dan Hewani. Fakta bahwa tingkat kemiskinan masyarakat masih tergolong tinggi di Kecamatan Ulee Kareng serta rendahnya faktor kesadaran sumber daya manusia dalam memanfaatkan Dana Desa menunjukkan bahwa, implementasi penyaluran Dana Desa dalam pelaksanaan program Desa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ulee Kareng belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perlu ditingkatkan kembali sikap kejujuran masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang sebenarnya untuk menyempurnakan implementasi penyaluran Dana Desa dalam pelaksanaan program Desa sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Ulee Kareng.

Kata Kunci : Kecamatan Ulee Kareng, Kemiskinan, Dana Desa

Poverty is a widespread social barrier and is still difficult to overcome today. Ulee Kareng is the Sub-district with the highest poverty rate compared to other sub-districts in Banda Aceh. According to Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds (Dana Desa) originating from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), village funds are to be distributed fairly based on the population size, poverty level, total area, and level of geographical difficulties of each village in the regency, all of which are considered when allocating resources. This study aimed to find out what the poverty alleviation programs are and how to implement the programs in order to accelerate poverty reduction in Ulee Kareng Sub-district. The theoretical perspective used was the implementation theory by Marilee S. Gerindle, and this study employed a qualitative-descriptive research method. The finding showed that in the process of implementing the distribution of Dana Desa as an effort to reduce poverty in Ulee Kareng Sub-district, there were two programs that were implemented, namely Bantuan Langsung Tunai (BLT) or the Direct Cash Assistance and Animal Food Security. The fact that the community's poverty rate was still relatively high in Ulee Kareng Sub-district and there was low awareness of human resources in utilizing the village funds indicated that the implementation of the programs was not optimal. Hence, it was concluded that it was necessary to develop the community’s positive attitude, especially regarding being honest about their actual economic conditions in order to optimize the Dana Desa village funds distribution as an effort to reduce poverty in the area. Keywords: Ulee Kareng Sub-district, Poverty, ‘Dana Desa’ Village Fund