Electronic Theses and Dissertation

Proses dan akibat dari bencana alam dapat mengancam keselamatan masyarakat luas, termasuk bencana erosi yang terjadi di Gampong Keude Padang. Dengan demikian proses pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam memerlukan kehadiran Pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah membentuk BPBD sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja peran serta kendala BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam menanggulangi bencana erosi Sungai Kluet yang terjadi di Gampong Keude Padang Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori peran penanggulangan bencana yang ditinjau melalui 5 aspek yaitu: aspek legislasi; kelembagaan; perencanaan; pendanaan; dan aspek pengembangan kapasitas dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian data diolah menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa peran BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan penanggulangan sudah sesuai dalam aspek legislasi, aspek kelembagaan dan aspek perencanaan namun masih belum optimal dalam aspek pendanaan dan aspek pengembangan kapasitas. Kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam menanggulangi bencana erosi di Gampong Keude Padang antara lain: keterbatasan dana; minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki; dan kurangnya sumber daya manusia. Diharapkan BPBD Kabupaten Aceh Selatan dapat mengoptimalkan pengalokasian dana, menambah sarana dan prasarana serta logistik dan melakukan pengembangan sumberdaya manusia sehingga peran penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh selatan dapat dilakukan secara optimal.
Kata Kunci: Peran, BPBD, Erosi, Aceh Selatan

The process and consequences of natural disasters can threaten the safety of the wider community, including erosion disasters that occurred in Gampong Keude Padang. Thus, the process of prevention, handling, and management of natural disasters requires the presence of the Government. Based on Law No. 24 of 2007 concerning Disaster Management, the Government established BPBD as a manifestation of the Government's responsibility in disaster management. This study aims to find out what are the roles and constraints of BPBD South Aceh Regency in overcoming the Kluet River erosion disaster that occurred in Gampong Keude Padang, North Kluet District, South Aceh Regency. This research was analyzed using the role theory of disaster management which was reviewed through 5 aspects, namely: aspects of legislation; Institutional; planning; Funding; and aspects of capacity building using qualitative descriptive research methods. Data is obtained through interviews, observations, and documentation which then the data is processed using data reduction techniques, data presentation and conclusions. The results of research obtained in the field show that the role of BPBD South Aceh District in carrying out countermeasures is appropriate in the aspects of legislation, institutional aspects and planning aspects but still not optimal in aspects of funding and aspects of capacity building. The obstacles faced by BPBD South Aceh Regency in overcoming the erosion disaster in Gampong Keude Padang include: limited funds; lack of facilities and infrastructure owned; and lack of human resources. It is expected that BPBD South Aceh Regency can optimize the allocation of funds, add facilities and infrastructure as well as logistics and develop human resources so that the role of disaster management in South Aceh Regency can be carried out optimally. Keywords: Role, BPBD, Erosion, Aceh Selatan