Almira Islamey Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023

Skripsi

ABSTRAK Almira Islamey, 2023 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2017/PN.DMK TENTANG TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PEMILIK YAYASAN ATAU PANTI ASUHAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,60) pp., bibl., app. Nursiti, S.H., M.Hum. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/ PN.Dmk terdakwa dari kasus penelantaran anak adalah pemilik yayasan atau panti asuhan itu sendiri. Jaksa Penuntut Umum dalam putusan a quo mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 76B jo Pasal 77B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penggunaan dakwaan tunggal dalam kasus ini dinilai kurang cermat dikarenakan tidak hanya bertindak sebagai pelaku penelantaran anak, terdakwa juga diketahui menjalankan Yayasan/Panti Asuhannya tanpa izin atau secara ilegal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis penggunaan dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dan untuk melihat kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yang tidak memperhatikan hal yang memberatkan dari pelaku penelantaran anak yang posisinya sebagai seorang pemilik Yayasan atau Panti Asuhan yang melakukan penelantaran terhadap anak asuhnya. Penelitian ini bersifat studi kasus, termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Studi yang digunakan adalah studi kepustakaan yakni menggunakan sumber pustaka sebagai sumber utamanya, melalui membaca dan meneliti sumber hukum primer dan sekunder serta sumber daya tambahan yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen hukum berupa putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 86/Pid.sus/2017/PN.Dmk adanya kekurangan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang mana apabila dikaitkan dengan rangkaian peristiwa yang ada maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan dakwaan kumulatif dan dalam Putusan Majelis Hakim tidak mencapai unsur keadilan dikarenakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak memperhatikan prinsip deterrence (efek jera) yang memberatkan dari diri terdakwa yang merupakan pemilik yayasan dan bahwa terdakwa dalam menjalankan Panti Asuhannya tidak memiliki izin serta Standar Operasional Prosedur atau illegal. Saran bagi Jaksa Penuntut Umum untuk lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan. Dan disarankan Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana dalam menjatuhkan putusan agar selalu memberikan pertimbangan yang jelas sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dengan harapan dapat memberikan perlindungan bagi korban dan masyarakat. 0 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 113379 2023-08-16 14:54:46 2023-08-16 15:17:59 machine generated