SUCI VATARA Primary Author mixed material bibliography Banda Aceh Fakultas Hukum 2023 id Indonesia

Skripsi

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia. Namun pada kenyataannya saat dilakukan inspeksi mendadak di Kabupaten Bireuen, masih ditemukan mie basah, kerupuk tempe dan sirup mengandung boraks, formalin dan Ident Carmoisin (pewarna sintetis) yang mengancam kesehatan konsumen. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap penjualan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, faktor penyebab beredarnya makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kabupaten Bireuen dan pengawasan terhadap penjualan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kab. Bireuen belum terlaksana dengan baik, meskipun perlindungannya telah diatur dalam UUPK dan UU Pangan mengenai larangan pelaku usaha menggunakan bahan kimia berbahaya dalam memproduksi makanan. Faktor penyebab beredarnya makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kab. Bireuen adalah kurangnya pengetahuan pelaku usaha terkait larangan penggunaan zat berbahaya pada makanan, kurangnya kesadaran konsumen untuk melindungi diri serta kurangnya pengawasan hukum. Pengawasan yang dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi masalah tersebut adalah dengan Tindakan Preventif berupa sosialisasi dan pengawasan umum, serta Tindakan Represif berupa peringatan, pembinaan, pengawasan lanjutan, penyitaan, dan pencabutan izin usaha terhadap pelaku usaha yang melanggar. Ini dilakukan oleh Dinkes, Disperindag, BBPOM dan instansi terkait lainnya. Disarankan kepada konsumen agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Kepada pelaku usaha agar lebih memperhatikan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai pelaku agar tidak menggunakan zat berbahaya di dalam makanan yang diproduksinya. Kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan secara lebih rutin. CONSUMER PROTECTION - LAW 343.071 ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION Universitas Syiah Kuala 113052 2023-08-01 15:08:57 2023-08-02 10:14:33 machine generated