Electronic Theses and Dissertation

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya merupakan landasan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan dan Kebudayaan. Pada 6 ayat 5 dan 6 mengatur penyelenggaraan, pengelolaan, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata di wilayahnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya disebutkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs bersejarah di wilayah kerjanya. Ketika sudah memiliki landasan aturan untuk mengelola situs bersejarah, namun masih tidak dapat dikelola secara baik di beberapa situs, dengan alasan yang belum menjadi prioritas utama dan masih kecilnya akomodasi anggaran yang terbatas. Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat melihat bagaimana pengelolaan situs bersejarah di Provinsi Aceh melalui pendekatan collaborative governance serta dapat mengetahui hambatan yang dialami dalam melaksanakan pengelolaan situs bersejarah. Penelitian ini menggunakan teori Bryson dkk (2006) sebagai pisau analisis yang meliputi initial condition, process components, strukture and governance, contingencies and constraints, and outcomes and accountailities dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kolaborasi dilakukan dalam pengelolaan situs bersejarah di Aceh pada indikator initial condition ada disetiap instansi, Pada Indikator contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, process components masih terdapat hambatan di beberapa poin yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan tersebut. Kendala yang dialami dalam pengelolaan situs bersejarah di Aceh seperti masih kecilnya anggaran, dan belum menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Aceh terhadap pengelolaan situs bersejarah di Aceh. Untuk itu, diharapkan pemerintah Aceh dapat memasukkan masalah pengelolaan situs ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Aceh dan meningkatkan Alokasi anggaran dengan mengajak pihak terkait, baik itu dari ruang lingkup pemerintahan sendiri dan pihak swasta yakni MAPESA dan pihak lainnya, sehingga setiap situs dapat menjadi terawat dan terjaga dengan baik.
Kata kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Situs Bersejarah, Aceh.

The Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2010 on Cultural Preservation is the foundation of the Regulation of the Governor of Aceh Number 8 of 2013 on Tourism and Culture. In paragraphs 5 and 6 regulating the maintenance, management, maintenance, and preservation of tourist attractions in its territory, the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia, Number 30, Year 2015, on the Organization and Working System of the Cultural Preservation Hall states that the Cultural Preservation Hall is responsible for implementing the protection, development, and utilization of historical sites in its operating territory. When you already have a foundation of rules for managing historic sites, it can still not be properly managed at some sites for reasons that have not yet been a top priority and still be within a small budget. The aim of this research is to be able to see how the management of regional sites in the province of Aceh is done through a collaborative governance approach and to know the obstacles experienced in the implementation of historical site management. The study uses Bryson et al. (2006)'s theory as an analysis tool that covers initial conditions, process components, structure and governance, contingencies and constraints, and outcomes and accountability with types of qualitative research. The results of the research showed that, in the collaboration carried out in the management of historical sites in Aceh, indicators and initial conditions exist in each instance, as do indicator contingencies and constraints, outcomes and accountabilities, structure and governance, and process components. However, obstacles still exist at some points that are quite influential in the implementation. The Kendala experience in the management of historical sites in Aceh is as small as the budget and has not been one of the main priorities of the Aceh government to manage historical sites in Aceh. To that end, it is hoped that the government of Aceh can incorporate the management of the site into one of the priorities of the Aceh government and increase the budget allocation by inviting the parties involved, whether they are from the scope of the governor himself, the private party MAPESA, or other parties, so that each site can be cared for and well-aware. Keywords: Collaborative governance, historical site management, Aceh Province.